Overview
SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan mencetak sawah baru hingga puluhan ribu hektare pada 2026 sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan nasional.
Langkah ini difokuskan pada optimalisasi lahan yang selama ini belum tergarap atau dinilai kurang produktif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Bustanul Arifin menjelaskan pembiayaan program tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian.
Usulan lokasi berasal dari pemerintah kabupaten/kota, lalu diproses melalui syarat khusus agar usulan lahan bisa menjadi sawah baru.
Setiap lahan yang diajukan wajib melalui proses Survei, Investigasi, dan Desain (SID), dilanjutkan dengan Enviromental and Social Impact Design (ESID).
Verifikasi ini memastikan lahan tidak berada di kawasan hutan, sempada sungai, maupun wilayah bermasalah secara kepemilikan.
“Harus clean and clear kepemilikannya. Harus dimiliki oleh petani dan tidak boleh masuk kawasan hutan,” ujar Bustanul dikutip dari JawaPos Group.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran untuk program cetak sawah seluas 33.000 hektare.
“Tahun 2026 ini untuk Sulsel, kita ada anggaran untuk cetak sawah 33.000 hektare. Itu diawali dari usulan kabupaten/kota dan akan diverifikasi melalui ESID,” terangnya.
Bustanul menyebut, tidak semua lahan yang diajukan memenuhi kriteria. Beberapa di antaranya teridentifikasi berada di kawasan hutan atau sempatan sungai.
“Dari 33.000 hektare itu akan kelihatan nanti berapa yang benar-benar berkesesuaian dengan syarat, baru kemudian dikontrakkan,” tambahnya.
Sejauh ini, dua daerah dengan usulan terluas adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Luwu Utara.
“Yang terbanyak mengusulkan itu Bone dan Luwu Utara,” sebutnya.
Di sisi lain, tantangan produksi pangan di Sulsel juga dipengaruhi faktor cuaca.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Bone mulai melaporkan kondisi sawah mengering, terutama untuk produksi beras.
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah menyiapkan program cetak sawah baru dengan target pengembangan hingga 3 juta hektare lahan sampai tahun 2029.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan di Indonesia, sekaligus mempertegas sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi di tengah potensi tekanan krisis pangan global.