Angka Anak Tidak Sekolah di Bone Turun, Sekolah Rakyat Jadi Harapan Warga Miskin

Overview

• Angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bone menurun signifikan setelah validasi data dan penerapan Program Sekolah Rakyat.
• Pemerintah Kabupaten Bone menekan ATS melalui Sekolah Rakyat, Gerakan Lisu Massikola, serta penguatan pendidikan formal dan nonformal.
• Pemutakhiran data Dapodik menjadi kunci keberhasilan Pemkab Bone dalam mengembalikan ribuan anak dari keluarga miskin ke layanan pendidikan.

SulawesiPos.com – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman dan H Andi Akmal Pasluddin (BerAmal), mulai menunjukkan hasil positif menjelang satu tahun masa jabatan.

Salah satu capaian signifikan yakni penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bone.

Berdasarkan data awal Dapodik pada awal pemerintahan BerAmal, jumlah ATS tercatat lebih dari 40 ribu anak.

Namun, setelah dilakukan validasi by name by address, angka tersebut menyusut drastis menjadi sekitar 12.000 hingga 17.000 anak usia SD-SMA.

Sebaran ATS masih ditemukan di seluruh jenjang pendidikan, dengan dominasi di wilayah pedesaan serta kantong-kantong kemiskinan.

Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman, menjelaskan bahwa penekanan angka ATS dilakukan melalui pengembalian anak ke layanan pendidikan formal maupun nonformal berbasis data Dapodik yang telah tervalidasi.

“Setelah terbentuknya Sekolah Rakyat, bisa menampung anak usia sekolah, terutama dari masyarakat miskin dan wilayah dengan akses pendidikan yang sulit,” kata Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Bone juga menggenjot program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas).

Program ini secara aktif menjangkau anak-anak yang putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah formal maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Upaya lain yang dilakukan meliputi pemberian subsidi dan bantuan pendidikan, seperti pembiayaan sekolah dan perlengkapan belajar.

Pemerintah juga memaksimalkan jalur pendidikan nonformal melalui PKBM serta program Paket A, B, dan C bagi anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal.

“Pemutakhiran Dapodik berkelanjutan juga menjadi kunci, sebagai dasar intervensi tepat sasaran,” tutupnya.

Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu Program Prioritas Presiden Prabowo, yang dirancang sebagai jalan bagi generasi muda di wilayah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Untuk mendukung dan memastikan keberlanjutannya, Kemdiktisaintek akan menggandeng sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai pendamping dan pembina Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). (kar)