Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Radjab, perwakilan Fraksi Gerindra
SulawesiPos.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa segera mengirimkan surat usulan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji pendapat pemberhentian Bupati.
Pimpinan DPRD Gowa mengatakan, langkah tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80.
“Setelah keluarnya amanat putusan dari MA terkait pemberhentian Bupati Gowa, kami sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 di Pasal 80, setelah terbitnya putusan pimpinan DPRD Kabupaten Gowa untuk segera bersurat ke Mendagri dan ditembuskan ke Gubernur Sulsel terkait dengan pengusulan pemberhentian Bupati,” ujarnya, Senin (5/10/2026).
Ia mengungkapkan, empat pimpinan DPRD Gowa telah menggelar rapat pimpinan dan menyepakati pengiriman surat tersebut hari ini.
“Alhamdulillah kami telah melaksanakan rapat pimpinan dan kami empat orang pimpinan sudah menyepakati per hari ini, hari Senin, kami akan mengirimkan surat usulan ke Mendagri, tembusan ke Gubernur untuk kami bawa langsung ke Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Surat usulan tersebut akan dilampiri salinan putusan MA. Keempat pimpinan DPRD telah menandatangani surat tersebut dan akan diserahkan langsung ke Kemendagri di Jakarta.
Menanggapi pernyataan Bupati Gowa yang menyebut tidak menerima surat penyampaian dari MA, pimpinan DPRD menegaskan hal itu bukan kapasitas DPRD untuk menanggapi.
“Tentu ada proses, tahapan yang dilakukan MA termasuk penyampaian ke Bupati Gowa untuk memberikan klarifikasi, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Bupati Gowa tidak hadir dan memberikan klarifikasi ke MA,” katanya.
Sebelumnya, MA mengabulkan uji pendapat DPRD Gowa terkait pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang yang juga berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan perizinan.