Mesir menyeimbangkan pengaruh China dan Amerika Serikat di tengah perebutan teknologi, perdagangan, dan geopolitik. (Ilustrasi: ChatGPT)
SulawesiPos.com – Presiden China Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi Mesir dalam rangkaian lawatan kenegaraan pada 30 Agustus–3 September 2026 untuk bertemu Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan memperkuat kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama perdagangan, investasi, kecerdasan buatan, energi terbarukan, manufaktur, pertahanan, serta koordinasi menghadapi ketegangan regional, bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertama Xi ke Mesir sejak 2016 sekaligus menandai perubahan hubungan Kairo–Beijing dari kemitraan ekonomi konvensional menuju kerja sama geopolitik dan teknologi yang semakin luas. Berita ini berdasarkan laporan Ahram Onlinedan The New Arab pada 30 Agustus 2026.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan Xi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai di Bishkek, Kirgizstan, kemudian melakukan kunjungan kenegaraan ke Kirgizstan dan Mesir dalam rangkaian perjalanan 30 Agustus–3 September 2026.
Di Kairo, Xi dan El-Sisi diperkirakan membahas hubungan bilateral, keamanan kawasan, perkembangan konflik di Asia Barat, stabilitas jalur pelayaran, pasar energi dunia, serta berbagai persoalan internasional yang menjadi kepentingan bersama.
Kehadiran Xi memiliki bobot historis karena Mesir merupakan negara Arab dan Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China pada 1956.
Fondasi hubungan itu mulai terbentuk dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 ketika Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser bertemu Perdana Menteri China Zhou Enlai dan membuka jalan bagi hubungan resmi kedua negara setahun kemudian.
Duta Besar Ezzat Saad, Direktur Eksekutif Dewan Urusan Luar Negeri Mesir, menilai hubungan tersebut memperoleh dimensi baru setelah Xi meluncurkan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative pada 2013.
Prakarsa yang melibatkan lebih dari 150 negara dan hampir 30 organisasi internasional tersebut menempatkan Mesir pada posisi penting karena menguasai Terusan Suez, salah satu jalur utama perdagangan antara Asia dan Eropa.
Hubungan bilateral semakin berkembang setelah El-Sisi menjadi presiden pada 2014 dan kedua negara meningkatkan status hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif.
Kairo dan Beijing kemudian menyepakati program aksi tiga tahun pada Mei 2024 yang meliputi perdagangan, investasi, teknologi, keamanan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Nilai perdagangan China–Mesir meningkat dari sekitar 17,38 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 20,8 miliar dolar AS pada 2025, tetapi neraca tersebut masih sangat menguntungkan Beijing karena nilai ekspor Mesir ke China jauh lebih kecil dibandingkan impornya.
Ketimpangan perdagangan itu mendorong Mesir meminta agar investasi China tidak hanya menghasilkan arus barang impor, tetapi juga membangun industri, menciptakan pekerjaan, mentransfer teknologi, dan meningkatkan kemampuan ekspor nasional.
Pada Agustus 2026, perusahaan Mesir dan China dilaporkan menandatangani 17 kesepakatan ekspor bernilai sekitar 168 juta dolar AS yang mencakup produk pertanian, pangan, mineral, serta barang rekayasa industri.
Lebih dari 200 perusahaan China kini beroperasi di kawasan ekonomi Ain Sokhna yang menjadi bagian dari Zona Ekonomi Terusan Suez, termasuk perusahaan dalam Kawasan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan China–Mesir atau TEDA.
Beijing melihat kawasan tersebut sebagai basis produksi dan logistik untuk menjangkau pasar Afrika, Asia Barat, serta Eropa, sedangkan Kairo mengharapkan masuknya investasi, lapangan kerja, devisa, dan teknologi industri.
China juga berkepentingan menjaga kelancaran Terusan Suez karena jalur itu menghubungkan rantai pasok Asia–Eropa sekaligus menjadi bagian penting dari Jalur Sutra Maritim.
Posisi Mesir semakin strategis ketika konflik di Asia Barat mengganggu pelayaran dan pasokan energi melalui Selat Hormuz, sebab China sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut.
Kerja sama berikutnya diperkirakan mencakup industri kendaraan listrik, manufaktur turbin angin, kereta listrik, energi baru dan terbarukan, reklamasi pertanian, pembangunan kota pintar, serta pengembangan industri bernilai tambah.
Kedua negara juga berpeluang memperpanjang kesepakatan pertukaran mata uang lokal antarkedua bank sentral guna mempermudah perdagangan, menjaga stabilitas moneter, dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Persaingan paling menentukan dalam kunjungan Xi diperkirakan berlangsung di sektor kecerdasan buatan setelah Huawei dilaporkan mengajukan penawaran untuk membangun pusat data dan sistem komputasi awan bagi lembaga pemerintah Mesir.
Penawaran itu disebut mencakup 1.408 cip Huawei seri Ascend 950 untuk pelatihan model kecerdasan buatan serta sekitar 600 cip tambahan untuk dua klaster inferensi yang menjalankan model tersebut.
Huawei dilaporkan menawarkan pembangunan infrastruktur tersebut dalam waktu satu tahun, sehingga Mesir berpotensi menjadi pusat pengembangan bisnis kecerdasan buatan China untuk Afrika dan Asia Barat.
Amerika Serikat merespons perkembangan itu dengan menghubungi Nvidia, AMD, dan Microsoft untuk menjajaki penawaran tandingan, yang memperlihatkan bahwa Mesir telah memasuki arena persaingan teknologi antara Washington dan Beijing.
Penawaran Huawei harus dipahami sebagai proposal yang belum tentu diterima pemerintah Mesir, sedangkan rincian penggunaan, perlindungan data, pengawasan hukum, dan lembaga pengelolanya masih memerlukan kejelasan resmi.
Keterlibatan perusahaan China iFlytek dalam proposal tersebut juga memunculkan kekhawatiran karena teknologi pengenalan wajah dan kendaraan dapat dihubungkan dengan basis data penduduk untuk mengidentifikasi serta melacak individu dalam skala luas.
Kelompok hak asasi manusia dan pembela hak digital mengingatkan bahwa kecerdasan buatan dapat membantu pelayanan publik dan keamanan, tetapi tanpa undang-undang perlindungan data, pengawasan peradilan, transparansi algoritma, dan mekanisme pengaduan, teknologi tersebut berisiko menjadi alat pengawasan berlebihan.
Persoalan ini menunjukkan bahwa persaingan kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan cip atau besarnya pusat data, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, privasi warga, dan siapa yang menguasai data sebuah negara.
Dimensi kemitraan China–Mesir juga meluas ke bidang pertahanan melalui latihan udara bersama “Eagles of Civilization 2026” yang dimulai di Mesir pada 22 Agustus 2026.
Latihan itu dilaporkan melibatkan perencanaan dan pengelolaan pertempuran udara serta pengerahan pesawat tempur China dalam penerbangan jarak jauh menuju kawasan Mediterania Afrika.
Kerja sama tersebut memperlihatkan kemampuan China memproyeksikan kekuatan militernya semakin jauh sekaligus menunjukkan keinginan Mesir mendiversifikasi mitra pertahanan di luar pemasok tradisional Barat.
Namun, perluasan hubungan militer dengan Beijing tidak secara otomatis berarti Kairo meninggalkan Washington karena Mesir masih memiliki hubungan keamanan, bantuan pertahanan, dan kerja sama strategis yang kuat dengan Amerika Serikat.
Strategi Mesir lebih tepat dipahami sebagai politik diversifikasi, yakni mempertahankan kemitraan dengan Amerika Serikat sembari membuka ruang lebih luas bagi China, Rusia, dan kekuatan lainnya agar Kairo memperoleh keleluasaan diplomatik.
Dalam perspektif teori realisme, langkah tersebut merupakan bentuk hedging atau strategi menjaga beberapa pilihan sekaligus di tengah persaingan kekuatan besar tanpa sepenuhnya memihak salah satu kubu.
Mesir memiliki nilai geopolitik luar biasa karena berada di persimpangan Afrika, Asia, Eropa, Laut Merah, dan Laut Tengah serta mengendalikan Terusan Suez sebagai salah satu urat nadi perdagangan dunia.
China karena itu tidak memandang Mesir hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pusat manufaktur, logistik, diplomasi, teknologi, dan keamanan untuk memperluas pengaruhnya di Afrika serta Asia Barat.
Keanggotaan penuh Mesir dalam BRICS sejak 1 Januari 2024, setelah memperoleh dukungan Beijing dan sebelumnya bergabung dengan New Development Bank, semakin membuka peluang pembiayaan pembangunan serta penggunaan mata uang lokal.
Kairo juga dapat menjadi penghubung kerja sama segitiga antara Mesir, China, dan negara-negara Afrika karena Mesir memiliki pengetahuan kawasan dan jaringan politik, sedangkan China menawarkan modal, teknologi, serta kapasitas pembangunan infrastruktur.
Duta Besar Mohamed Hegazy menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan mengenai penghormatan terhadap kedaulatan, penolakan campur tangan dalam urusan domestik, penyelesaian damai sengketa, multilateralisme, dan pembentukan tatanan internasional yang lebih seimbang.
Kesamaan tersebut mendorong koordinasi kedua negara dalam persoalan Palestina, keamanan Laut Merah, konflik regional, dan stabilitas Asia Barat, meskipun kepentingan nasional keduanya tidak selalu identik.
Kunjungan Xi pada akhirnya memperlihatkan pergeseran menuju tatanan dunia multipolar ketika negara-negara Global South tidak lagi ingin bergantung pada satu pusat kekuatan, tetapi berusaha memperoleh manfaat dari persaingan Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya.
Bagi Mesir, keberhasilan kemitraan ini tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek, melainkan dari kemampuan menciptakan pekerjaan bermutu, memperkuat industri nasional, mengurangi ketimpangan perdagangan, melindungi data warga, dan menghasilkan transfer teknologi nyata.
Bagi China, Mesir merupakan titik strategis yang dapat menghubungkan Prakarsa Sabuk dan Jalan dengan Afrika dan Asia Barat sekaligus menjaga akses terhadap pasar, sumber energi, jalur pelayaran, serta dukungan politik Global South.
Lawatan Xi karena itu bukan sekadar perayaan 70 tahun hubungan diplomatik, melainkan pertaruhan besar mengenai bagaimana teknologi, modal, keamanan, dan kedaulatan akan membentuk keseimbangan kekuatan baru di Mesir, Asia Barat, Afrika, dan dunia.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I., menilai kunjungan Xi Jinping tidak dapat dipahami hanya sebagai penguatan kemitraan ekonomi karena langkah cepat Washington menyiapkan tawaran teknologi tandingan menunjukkan bahwa Mesir telah masuk dalam perhitungan strategis Amerika Serikat dan China.
“Narasi yang berkembang saat ini cenderung membingkai kunjungan Xi Jinping ke Kairo sebagai kemitraan ekonomi murni yang jauh dari persaingan kekuatan besar, padahal respons cepat Washington setelah perusahaan-perusahaan teknologi China menawarkan pembangunan pusat data kecerdasan buatan menunjukkan bahwa Mesir telah berada di tengah kalkulasi dua kekuatan besar,” kata Fikri
Menurut dia, keterlibatan perusahaan-perusahaan besar Silicon Valley dalam menyiapkan penawaran tandingan memperlihatkan bahwa pusat data, cip kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital telah menjadi instrumen baru perebutan pengaruh geopolitik.
“Reaksi Amerika Serikat yang begitu cepat menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar transaksi perdagangan biasa, melainkan persaingan untuk menguasai infrastruktur teknologi, data strategis, dan arah transformasi digital Mesir,” ujarnya.
Fikri menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Mesir dapat dibaca melalui konsep hedging sebagaimana dikembangkan pakar hubungan internasional Cheng-Chwee Kuik untuk menerangkan cara negara-negara menengah menghadapi persaingan kekuatan besar.
“Dalam konsep hedging, negara menengah merangkul beberapa kekuatan besar secara bersamaan bukan karena tidak mampu menentukan pilihan, melainkan untuk mempertahankan ruang gerak, mengurangi ketergantungan pada satu poros, dan memperkuat posisi tawarnya,” jelasnya.
Dalam pandangan Fikri, Mesir sedang menjalankan pola tersebut dengan tetap mempertahankan bantuan pertahanan dan kerja sama keamanan bersama Amerika Serikat, tetapi pada saat bersamaan memperluas kemitraan teknologi, ekonomi, dan militer dengan China.
“Mesir tidak sedang meninggalkan Amerika Serikat, tetapi memanfaatkan kehadiran China untuk memperluas pilihan strategis dan meningkatkan daya tawarnya terhadap kedua kekuatan tersebut,” katanya.
Ia menilai latihan udara bersama Mesir–China yang berlangsung beriringan dengan hubungan pertahanan Kairo–Washington memperlihatkan bahwa dua kemitraan yang tampak bertentangan ternyata dapat dijalankan secara paralel.
“Hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat dan latihan udara bersama China bukanlah dua kebijakan yang saling menggantikan, melainkan bagian dari strategi diversifikasi yang dirancang untuk menjaga otonomi keputusan politik dan pertahanan Mesir,” ujar Fikri.
Pengalaman Mesir, menurut dia, memberikan pelajaran penting bahwa negara berkembang atau kekuatan menengah tidak harus memberikan dukungan penuh kepada salah satu kekuatan besar ketika persaingan internasional semakin tajam.
“Posisi tawar justru dapat dibangun melalui diplomasi ganda, negosiasi ekonomi secara bertahap, diversifikasi mitra, dan kehadiran simbolik yang terukur tanpa harus mengikatkan diri sepenuhnya kepada satu kubu,” jelasnya.
Fikri menyimpulkan bahwa lawatan Xi Jinping ke Kairo merupakan bagian dari strategi bertahan sekaligus upaya Mesir memperoleh keuntungan maksimal dari perubahan keseimbangan kekuatan dunia
“Cara paling jujur membaca kunjungan Xi Jinping adalah menempatkannya sebagai bagian dari strategi hedging Mesir di tengah persaingan dua raksasa, bukan sekadar kunjungan persahabatan atau kerja sama ekonomi biasa,” tegas Muhammad Fikri Amra.(Ali)