Politikus Finlandia Serukan Keluar dari NATO demi Berdamai dengan Rusia

SulawesiPos.com – Politikus Partai Aliansi Kebebasan Finlandia, Armando Mema, pada Minggu (16/8/2026) menyerukan pemerintah negaranya keluar dari NATO dan menghidupkan kembali politik netral melalui proses penarikan resmi dari aliansi tersebut karena menurutnya langkah itu menjadi jalan untuk membuka perbatasan serta memulihkan dialog Helsinki–Moskow.

“Untuk memulihkan dialog dengan Rusia, Finlandia harus keluar dari NATO,” tulis Mema melalui akun pribadinya di platform X sebagaimana diberitakan Izvestia pada 16 Agustus 2026.

Mema memperkirakan perbatasan kedua negara akan tetap tertutup dan hubungan bilateral sulit kembali normal selama Finlandia tidak meninggalkan kebijakan persekutuan militernya.

Menurut dia, peningkatan kehadiran dan aktivitas militer NATO di Finlandia akan terus memperbesar ketegangan dengan Rusia, yang selama tiga dekade memandang perluasan aliansi ke arah timur sebagai ancaman strategis.

Pernyataan tersebut merupakan sikap politik Mema sebagai anggota Aliansi Kebebasan, bukan keputusan pemerintah, parlemen, ataupun kebijakan resmi negara Finlandia.

Dari Netralitas Menuju Pertahanan Kolektif

Finlandia resmi menjadi anggota ke-31 NATO pada 4 April 2023 setelah invasi Rusia ke Ukraina mengubah secara mendasar persepsi masyarakat dan pemerintahnya mengenai keamanan nasional, khususnya di sepanjang perbatasan Finlandia–Rusia yang membentang sekitar 1.340 kilometer.

Keanggotaan itu mengakhiri tradisi nonblok militer Finlandia dan menempatkan negara Nordik tersebut dalam sistem pertahanan kolektif Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara, yang memandang serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Pemerintah Finlandia berpandangan bahwa keanggotaan NATO memperkuat keamanan nasional sekaligus stabilitas kawasan Laut Baltik dan Eropa Utara, sehingga seruan Mema berlawanan dengan arah kebijakan resmi Helsinki saat ini.

Finlandia juga memperdalam kerja sama pertahanannya dengan Washington melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Finlandia–Amerika Serikat yang berlaku sejak 1 September 2024 dan menyediakan kerangka hukum bagi aktivitas serta akses pasukan Amerika di wilayah tertentu.

Presiden Finlandia Alexander Stubb, menurut pemberitaan Izvestia pada 14 Agustus 2026, menyerukan perbaikan hubungan dengan Rusia melalui komunikasi yang dikoordinasikan bersama negara-negara Eropa, tetapi pernyataan itu tidak disertai rencana meninggalkan NATO.

Mema menilai seruan dialog Stubb belum menunjukkan perubahan mendasar karena presiden Finlandia, menurut pandangannya, masih mempertahankan pendekatan keras terhadap Moskow.

Perbatasan Tertutup Bukan Semata Persoalan NATO

Seluruh pos penyeberangan darat Finlandia–Rusia telah ditutup sejak 15 Desember 2023 dan melalui keputusan terbaru pada 4 Juni 2026 pemerintah Finlandia mempertahankan penutupan tersebut sampai pemberitahuan selanjutnya.

Helsinki menyatakan kebijakan itu diambil untuk mencegah migrasi yang dinilai sengaja diarahkan atau dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan politik, sedangkan Moskow membantah tuduhan tersebut dan mengecam penutupan perbatasan.

Karena penutupan merupakan keputusan pemerintah berdasarkan pertimbangan keamanan perbatasan, klaim bahwa Finlandia harus keluar dari NATO agar perlintasan kembali dibuka masih berupa pendapat politik Mema dan belum terbukti sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

Penutupan berkepanjangan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat perbatasan, tetapi juga memutus perdagangan lokal, perjalanan keluarga lintas negara, pariwisata, serta hubungan sosial yang selama puluhan tahun berkembang di kawasan Karelia.

Keluar dari NATO Bukan Langkah Sederhana

Secara hukum, Pasal 13 Perjanjian Atlantik Utara memungkinkan suatu negara mengakhiri keanggotaannya satu tahun setelah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Amerika Serikat, tetapi langkah sebesar itu tetap memerlukan keputusan konstitusional dan dukungan politik dalam negeri.

Belum terdapat pengumuman resmi dari Presiden Stubb, pemerintah Finlandia, ataupun mayoritas parlemen yang menunjukkan bahwa Helsinki sedang mempertimbangkan penarikan diri dari NATO.

Perdebatan yang dipicu Mema memperlihatkan dilema keamanan klasik Eropa Utara, yakni bagaimana mempertahankan kemampuan penangkalan militer tanpa menutup ruang diplomasi, pengendalian senjata, komunikasi krisis, dan kerja sama kemanusiaan dengan Rusia.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pertahanan dan diplomasi tidak selalu harus dipertentangkan karena kanal komunikasi yang terjaga justru diperlukan untuk mencegah kesalahan perhitungan militer di Laut Baltik, kawasan Arktik, dan perbatasan kedua negara. (Ali)