Dugaan operasi sabotase di Irak yang memicu saling tuding antara Baghdad dan Kyiv, sementara penyelidikan resmi masih berlangsung. (Ilustrasi: ChatGPT).
SulawesiPos.com – Pemerintah Irak mengklaim telah menangkap sejumlah sel sabotase yang diduga bekerja untuk kepentingan intelijen Ukraina setelah serangkaian serangan terhadap fasilitas pemerintah di Irak.
Ukraina membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.
Peristiwa ini memicu babak baru ketegangan geopolitik yang berpotensi memperluas konflik dari Eropa ke Timur Tengah.
Izvestia melaporkan perkembangan ini, sementara bantahan resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina dipublikasikan Anadolu Agency (AA) dan Ukrainska Pravda pada 31 Juli 2026.
Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Aboudi, mengatakan aparat keamanan negaranya berhasil mengidentifikasi dan menangkap beberapa kelompok yang diduga melakukan aksi sabotase terhadap sejumlah fasilitas pemerintah di Irak.
Menurut al-Aboudi, para tersangka mengaku saat menjalani pemeriksaan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan Ukraina.
Meski demikian, ia tidak mengungkap identitas para tersangka, jumlah pasti yang ditangkap, maupun fasilitas negara yang menjadi sasaran serangan.
Ia juga mengakui bahwa penyelidikan masih berlangsung karena kasus tersebut sangat kompleks sehingga belum memungkinkan pemerintah Irak menetapkan kesimpulan akhir mengenai seluruh aktor yang terlibat.
Sejumlah media dan analis keamanan Irak menduga para pelaku berusaha melaksanakan operasi false flag, yaitu melakukan serangan kemudian mengarahkan tuduhan kepada kelompok-kelompok perlawanan Irak yang selama ini dikenal dekat dengan Iran.
Apabila dugaan tersebut terbukti, operasi semacam itu berpotensi meningkatkan ketegangan politik domestik Irak sekaligus menyeret negara tersebut lebih jauh ke dalam konfrontasi regional.
Spekulasi tersebut menguat setelah gelombang serangan pesawat nirawak terjadi di wilayah Erbil pada pertengahan Juli 2026 ketika puluhan drone dicegat sistem pertahanan udara, termasuk di sekitar Bandara Internasional Erbil dan kawasan Konsulat Amerika Serikat.
Hingga kini belum ada kelompok yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
Pemerintah Irak sendiri juga belum menyatakan bahwa kelompok yang ditangkap memiliki hubungan langsung dengan insiden di Erbil.
Kementerian Luar Negeri Ukraina langsung membantah seluruh tuduhan tersebut melalui pernyataan resminya.
Kyiv menegaskan tidak ada bukti maupun dokumen yang mendukung tuduhan Irak dan menyatakan pemerintah Irak tidak pernah menyampaikan persoalan itu melalui jalur diplomatik sebelum dipublikasikan kepada media.
Ukraina bahkan menilai tuduhan tersebut sejalan dengan narasi propaganda Rusia yang bertujuan merusak hubungan Kyiv dengan negara-negara Timur Tengah.
Pemerintah Ukraina juga menyebut kemungkinan adanya operasi perang informasi atau kampanye disinformasi yang sengaja dirancang oleh pihak ketiga untuk memperburuk hubungan bilateral kedua negara.
Tuduhan Irak muncul ketika aktivitas luar negeri yang dikaitkan dengan personel keamanan Ukraina semakin banyak menjadi perhatian berbagai negara.
Sejak 2024, berbagai laporan dari media Barat maupun Rusia mengaitkan personel Ukraina dengan operasi di Suriah, terutama di sekitar Aleppo, yang disebut melibatkan penggunaan drone bersama kelompok bersenjata anti-pemerintah.
Pada 2025, laporan lain menyebut adanya personel Ukraina yang berada di wilayah Darfur, Sudan, saat konflik antara pemerintah Sudan dan Rapid Support Forces (RSF) berlangsung.
Beberapa negara Afrika Barat, terutama Mali dan Niger, juga pernah menuduh Ukraina memberikan dukungan teknis kepada kelompok pemberontak, khususnya dalam penggunaan pesawat nirawak, meskipun Kyiv membantah keterlibatan tersebut.
Sementara itu, Iran sebelumnya menuduh Ukraina berada di balik serangan terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia, tuduhan yang juga ditolak oleh pemerintah Ukraina.
Berbagai tuduhan tersebut hingga kini belum menghasilkan kesimpulan hukum internasional yang menetapkan tanggung jawab resmi Ukraina.
Perkembangan terbaru ini terjadi ketika Irak terus berupaya mempertahankan kebijakan luar negerinya agar tidak terseret ke dalam konflik antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
Perdana Menteri Irak berulang kali menegaskan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai titik awal serangan terhadap negara lain serta keputusan mengenai perang dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan negara.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mendorong Baghdad membatasi pengaruh kelompok-kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran, sedangkan Rusia memanfaatkan tuduhan tersebut untuk kembali menuding Kyiv memperluas operasi rahasianya ke luar Eropa.
Hingga berita ini disusun, pemerintah Irak belum mempublikasikan barang bukti yang dapat menghubungkan secara langsung intelijen Ukraina dengan aksi sabotase yang dimaksud.
Tidak ada pula pengumuman resmi mengenai dimulainya proses hukum terhadap para tersangka ataupun rincian dakwaan yang akan diajukan.
Karena itu, tuduhan Irak terhadap Ukraina masih berada pada tahap penyelidikan dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian kawasan karena apabila terbukti melalui proses hukum dan pembuktian yang kredibel, dampaknya dapat memengaruhi hubungan diplomatik Irak–Ukraina sekaligus memperumit dinamika keamanan Timur Tengah yang hingga kini masih dibayangi konflik berkepanjangan. *(Ali)*