SulawesiPos.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, melakukan kunjungan kerja reses ke Makassar, Sulawesi Selatan, dengan meninjau dua lokasi strategis, yakni Gudang Bulog Panaikang dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Bandara Sultan Hasanuddin.
Kunjungan ini bertujuan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga sekaligus memperkuat pengawasan komoditas di pintu masuk internasional.
Dalam peninjauan di Gudang Bulog, Ajbar menegaskan bahwa Komisi IV DPR fokus mengawal penugasan pemerintah terkait penyerapan beras sebesar 4 juta ton pada 2026.
“Kita ingin memastikan penugasan penyerapan 4 juta ton tahun 2026 benar-benar berjalan baik. Hingga April ini, stok kita sudah mencapai 5,1 juta ton, di mana sekitar 2 juta ton sudah terserap untuk target tahun ini,” ujarnya, dikutip dari Parlementaria, Selasa (28/4/2026).
Ia juga mencatat bahwa gudang-gudang di Sulawesi Selatan dalam kondisi penuh, yang menunjukkan proses pengadaan berjalan optimal.
Selain kuantitas, Ajbar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas beras melalui manajemen sirkulasi stok, terutama untuk cadangan dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, Komisi IV juga tengah mengawal anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang Bulog di sentra produksi gabah.
“Tujuannya agar pemerintah tidak terus-menerus bergantung pada sewa gudang pihak ketiga,” jelasnya.
Terkait harga, ia menyebut Harga Eceran Tertinggi (HET) masih stabil dan berharap program Bantuan Pangan serta SPHP terus berjalan konsisten untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kunjungi Balai Karantina
Saat meninjau Balai Karantina, Ajbar mengapresiasi kinerja petugas, namun menyoroti keterbatasan fasilitas, khususnya peralatan laboratorium.
“Kita mendapati alat-alat laboratorium mereka masih tergolong ‘jadul’. Padahal, mereka adalah ujung tombak di bandara dan pelabuhan internasional untuk menangkal potensi penyakit dari komoditas impor,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPR berkomitmen mendorong penguatan Badan Karantina melalui dukungan anggaran.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran pengadaan laboratorium modern di berbagai titik karantina strategis.
“Langkah ini penting agar kinerja Badan Karantina bisa lebih maksimal, efisien, dan efektif dalam menjaga wilayah NKRI dari ancaman penyakit hewan maupun tumbuhan,” tutupnya.
