Overview
SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia akan menggelar forum khusus untuk membahas Solusi Dua Negara (Two State Solution) sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) tahun ini.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pembahasan akan mencakup perkembangan terkini konflik serta langkah bersama yang dapat ditempuh negara anggota, termasuk yang telah disepakati dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Tentu ujungnya adalah Two State Solution,” kata Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, Indonesia bersama negara anggota D-8 yang juga tergabung dalam OKI sepakat mempersiapkan langkah kolektif guna mewujudkan solusi tersebut, termasuk memastikan penghentian serangan Israel di Jalur Gaza sesuai kesepakatan gencatan senjata.
Selain itu, Indonesia ingin memastikan bantuan kemanusiaan terus dapat masuk ke Gaza serta membantu penanganan krisis kesehatan yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Dinamika terbaru di Gaza juga berpotensi menjadi salah satu agenda pembahasan dalam sesi KTT.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa KTT D-8 diharapkan menghasilkan kerja sama nyata, terutama dalam penguatan ekonomi antarnegara anggota.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan substansi pertemuan yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada April 2026.
“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya. Kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, setiap negara anggota memiliki kekuatan ekonomi yang saling melengkapi sehingga jika dipadukan dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan bersama.
Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno menambahkan, Indonesia juga menyiapkan sejumlah agenda pendukung dalam rangkaian D-8, termasuk Ocean Impact Summit yang akan digelar di Bali.
Ia mengungkapkan Indonesia mengusulkan agar isu kelautan menjadi agenda baru dalam kerja sama D-8, mengingat seluruh negara anggota memiliki wilayah laut namun belum pernah menjadikannya fokus pembahasan bersama.
“Jadi negara D8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” kata Havas.
Pemerintah juga telah mengirimkan undangan resmi kepada para kepala negara anggota, meski konfirmasi kehadiran belum diumumkan ke publik.
Indonesia saat ini memegang kepemimpinan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 periode 2026–2027 dengan tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.”
D-8 merupakan organisasi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Organisasi ini bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.