Idrus Marham
Overview
SulawesiPos.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) memicu beragam respons di dalam negeri.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan konsistensi arah politik luar negeri Indonesia.
Menurut Idrus, langkah pemerintah berakar pada nilai ideologis Pancasila, konstitusi UUD 1945, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut Indonesia.
“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ujar Idrus, Jumat (6/2/2026).
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan mandat konstitusional.
Idrus merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan serta menegaskan peran Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia.
“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” katanya.
Lebih lanjut, Idrus menyebut kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ia juga membantah anggapan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menandakan keberpihakan pada kepentingan negara besar seperti Amerika Serikat.
“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegasnya.
Idrus menambahkan, pendekatan diplomasi Indonesia menempatkan semua negara sebagai mitra strategis, bukan lawan.
Indonesia tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, namun berpegang pada ideologi nasional serta kepentingan kemanusiaan global.
Secara umum, Dewan Perdamaian Gaza bertugas mengawasi implementasi 20 poin rencana perdamaian, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah terdampak konflik.
Ia menilai, meski Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berupaya menjadi poros utama arsitektur keamanan baru Timur Tengah, forum tersebut tetap memberi ruang partisipasi aktif bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Menurut Idrus, keterlibatan Indonesia penting untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap hadir dalam proses perundingan internasional.
Tanpa peran aktif, Indonesia berisiko terpinggirkan dari pengambilan keputusan strategis terkait masa depan Palestina.
“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekadar ikut arus,” pungkasnya.
Board of Peace
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangi piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut, sehingga Indonesia sendiri telah resmi bergabung.
Acara penandatanganan berlangsung di sela rangkaian WEF Davos, Kamis (22/1/2026).