Overview
SulawesiPos.com – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), khususnya pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Sofyan mengungkapkan bahwa secara keseluruhan realisasi anggaran Mendiktisaintek pada tahun 2025 telah mencapai 94,83 persen.
Namun, ia menilai terdapat unit kerja yang serapannya jauh tertinggal dari rata-rata kementerian.
“Salah satu unit itu adalah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, yang realisasinya hanya mencapai 63,72 persen,” kata Sofyan, Selasa (3/2/2026).
Rendahnya serapan tersebut menjadi sorotan serius, terlebih pada tahun anggaran 2026 Ditjen Sains dan Teknologi justru memperoleh lonjakan anggaran yang signifikan.
Sofyan mencatat alokasi anggaran unit tersebut meningkat dari Rp326 miliar menjadi Rp1,082 triliun.
“Nah tentu ini menjadi pertanyaan kami, apakah pembangunan SMA Garuda ini mengalami kemandekan pada tahun 2025,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pada 2025 pemerintah melalui Mendiktisaintek secara resmi meluncurkan program Sekolah Garuda.
Program ini terdiri atas dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi, yang dirancang untuk meningkatkan mutu serta pemerataan akses pendidikan.
Pemerintah merencanakan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
Pada tahap awal tahun 2025, empat sekolah ditargetkan dibangun dan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Selain soal anggaran, Sofyan juga menyoroti target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang dinilai cukup menantang.
Ia menyebut APK pendidikan tinggi pada 2025 baru mencapai 32,89 persen, masih di bawah target 33,94 persen, sementara target 2026 ditetapkan naik menjadi 34,92 persen.
“Ini angka yang tidak kecil. Tak usah jauh-jauh Korea Selatan, APK kuliah mereka itu sudah lebih tinggi daripada kita,” ujarnya.
Menurut Sofyan, peningkatan APK sangat bergantung pada ketersediaan akses beasiswa, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Karena itu, ia menilai dukungan anggaran untuk KIP Kuliah masih belum memadai.
Bahkan, ia mengaku menerima informasi adanya potensi penurunan kuota penerima beasiswa KIP Kuliah dari 200 ribu menjadi 170 ribu mahasiswa baru.
“Mudah-mudahan nggak jadi, Pak Menteri,” ucapnya.
Sofyan pun mendorong Mendiktisaintek agar memperjuangkan tambahan anggaran beasiswa langsung kepada Presiden.
Ia menilai penambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dari total Rp15 triliun yang ada akan berdampak besar bagi akses pendidikan tinggi.
“Masa untuk KIP Kuliah yang hanya Rp15 triliun, tambahlah Rp5 triliun saja saya kira sudah cukup bisa membuat banyak orang tua tersenyum bahwa anaknya bisa jadi sarjana,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perguruan tinggi swasta.
Sofyan mengusulkan adanya skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) sebagai pelengkap Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
“Selain BOPTN, juga perlulah BOPTS,” pungkasnya.