Overview:
SulawesiPos.com – Isu masuknya politikus Partai Gerindra Budi Djiwandono dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung ke Kabinet Merah Putih kembali mencuat.
Namun, Istana Kepresidenan menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian jabatan menteri maupun wakil menteri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden belum menetapkan siapa pun untuk mengisi posisi yang dikaitkan dengan dua nama tersebut.
“Belum,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Spekulasi berkembang seiring dikaitkannya nama Juda Agung dengan kursi Wakil Menteri Keuangan yang kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo kembali menekankan bahwa seluruh keputusan terkait kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh Bapak Presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, isu masuknya Budi Djiwandono ke jajaran eksekutif turut diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Dalam sebuah forum, Utut memberi isyarat bahwa Budi Satrio, sapaan Budi Djiwandono berpeluang segera merapat ke pemerintahan.
“Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan sebentar lagi akan di ekselutif,” ujar Utut, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan isu perombakan kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
Meski demikian, hingga kini Istana menegaskan belum ada keputusan resmi terkait reshuffle maupun pengisian jabatan yang kosong.
Budi Djiwandono merupakan politikus Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia aktif di DPR RI dan kerap disebut memiliki kedekatan strategis dengan lingkar inti pemerintahan.
Sedangkan Juda Agung adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan latar belakang kuat di bidang kebijakan moneter dan keuangan.
Namanya kerap dikaitkan dengan posisi strategis di sektor ekonomi pemerintahan.