Overview:
SulawesiPos.com – Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan spekulasi politik di lingkar kekuasaan.
Posisi strategis yang belum terisi itu dinilai berpotensi membuka ruang reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga kementerian lain.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai, dalam praktik politik nasional, kekosongan satu jabatan jarang dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Situasi tersebut kerap berkembang menjadi pintu masuk evaluasi yang lebih luas terhadap komposisi kabinet.
“Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” kata Arifki kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Menurut Arifki, posisi Wamenkeu memiliki peran krusial dalam pengelolaan fiskal negara.
Karena itu, kekosongan jabatan ini mudah ditafsirkan sebagai sinyal bahwa presiden tengah menimbang ulang efektivitas kerja kabinet secara keseluruhan.
Isu tersebut pun disebut turut bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kekosongan ini bisa menimbulkan efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekaligus melakukan penyelarasan di kementerian lain,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, kata Arifki, bisa saja memilih langkah minimal dengan hanya mengisi jabatan wakil menteri yang kosong.
Namun, jika terdapat sektor lain yang dinilai perlu diperkuat, perombakan kabinet menjadi opsi yang masuk akal.
“Ini momentum yang sering disebut sekalian berbenah. Presiden bisa memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” ujarnya.
Arifki menambahkan, memasuki tahun 2026, dinamika reshuffle menjadi semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian kinerja.
Pada tahap ini, ruang toleransi terhadap kinerja yang dianggap belum optimal cenderung menyempit.
“Di tahun pembuktian, satu persoalan jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” tuturnya.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa reshuffle tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.
Namun, kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan dinilai cukup untuk memanaskan suhu politik di internal kabinet.
“Yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar,” pungkasnya.(ega)