Overview:
SulawesiPos.com – Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Ia menegaskan independensi BI akan tetap terjaga, meski dirinya memiliki latar belakang politik sebagai mantan kader Partai Gerindra.
Thomas, yang akrab disapa Tommy, menilai kerangka hukum yang mengatur independensi Bank Indonesia sudah sangat kuat dan mengikat setiap pejabat BI tanpa pengecualian.
“Bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu,” kata Thomas usai fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan telah melepaskan seluruh afiliasi politiknya jauh sebelum mengikuti proses seleksi.
Thomas menyebut dirinya mundur dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025, dan secara resmi keluar dari keanggotaan partai pada akhir Desember 2025.
“2025, Maret saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra 17 tahun. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan Gerindra,” jelasnya.
Komitmen tersebut juga dibuktikan secara administratif.
Dalam rapat uji kelayakan, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun secara langsung meminta Thomas melampirkan dokumen resmi pengunduran diri dari Gerindra.
“Bisa dilampirkan suratnya? Ini penting Pak supaya klarifikasi ini datang dari Bapak dengan dokumen resmi,” ujar Misbakhun.
“Resmi Pak, dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra,” jawab Thomas sambil menunjukkan dokumen tersebut.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI melalui rapat internal telah menyepakati Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.
Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan disetujui seluruh fraksi tanpa catatan.
“Figur Bapak Thomas diterima oleh semua partai politik dan dinilai mampu membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” kata Misbakhun.
Nama Thomas selanjutnya akan dibawa Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Selasa (27/1/2026) untuk mendapatkan persetujuan resmi.