Overview:
SulawesiPos.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Cisarua, Bandung Barat.
Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi peringatan penting akan perlunya langkah pencegahan yang lebih sistematis menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri Rapat Kerja Sama Komisi XIII di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menyampaikan belasungkawa atas korban yang ditimbulkan akibat longsor tersebut.
“Kami juga sekali lagi turut berduka cita kembali terjadi longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan jatuh korban. Ini juga bagian dari yang ke depan kita diminta bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk mengedukasi kepada masyarakat, early warning system dari hulu sampai ke hilir,” ujar Prasetyo, Senin (26/1/2026).
Terkait rencana pembentukan tim khusus penanganan banjir di Pulau Jawa, Prasetyo menjelaskan bahwa proses koordinasi lintas kementerian telah berlangsung.
Bahkan, sejumlah pertemuan awal telah dilakukan meski masih bersifat informal.
Ia menekankan bahwa pembentukan tim tersebut tidak dimulai dari awal, karena beberapa kementerian sebelumnya telah memiliki konsep dan rancangan masing-masing dalam upaya penanggulangan banjir.
Pemerintah kini berupaya menyatukan berbagai rencana tersebut dalam satu pendekatan terpadu.
“Di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain-desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik lah, dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Selain aspek kebencanaan, pemerintah juga memberi perhatian pada dampak banjir dan longsor terhadap infrastruktur transportasi.
Prasetyo mengungkapkan bahwa terdapat 16 titik rawan genangan di jalur kereta api wilayah utara Pulau Jawa yang kerap terendam saat curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut dinilai berulang kali mengganggu pelayanan transportasi publik, khususnya bagi masyarakat pengguna kereta api.
Karena itu, pemerintah mendorong agar penanganan banjir dan dampaknya terhadap infrastruktur dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Jadi ada 16 titik di utara Jawa jalur kereta api yang setiap curah hujan tinggi, dia akan tergenang dan mengganggu layanan masyarakat kita yang menggunakan transportasi kereta api. Jadi pengin nya ini bisa terintegralistik gitu,” imbuh Prasetyo.