Overview
SulawesiPos.com – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan dari diplomat senior Dino Patti Djalal.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam posisi tidak setara atau sekadar mengikuti agenda sepihak dalam forum internasional tersebut.
Melalui akun X pribadinya, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menilai penjelasan awal pemerintah mengenai keikutsertaan Indonesia masih belum cukup menjawab kompleksitas dan konsekuensi politik yang melekat pada inisiatif Dewan Perdamaian.
Menurut Dino, Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai negosiator utama Indonesia perlu menyampaikan keterangan yang lebih konkret kepada publik, khususnya terkait peran, batas kewenangan, dan posisi tawar Indonesia di dalam forum tersebut.
Transparansi dinilai krusial agar Indonesia tidak terseret ke dalam skema yang justru melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Salah satu kekhawatiran utama Dino adalah potensi dominasi Donald Trump dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian.
Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang setara.
“Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” tulis Dino.
Selain persoalan posisi politik, Dino juga menyoroti substansi agenda Dewan Perdamaian yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap isu Palestina.
Ia mempertanyakan jaminan bahwa forum tersebut tidak akan mengabaikan hak rakyat Palestina atau berubah menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu.
Ia juga mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari arah penyelesaian konflik, absennya jaminan menuju solusi dua negara, mekanisme pengambilan keputusan jika terjadi perbedaan pandangan antaranggota, hingga sikap Dewan jika gencatan senjata kembali dilanggar.
Sorotan berikutnya diarahkan pada rencana biaya keanggotaan permanen Dewan Perdamaian yang disebut mencapai USD 1 miliar.
Skema ini dinilai berpotensi menciptakan kesan elitis dan transaksional, sehingga memerlukan pertimbangan yang sangat matang dari pemerintah Indonesia.
Dino turut menekankan pentingnya kejelasan posisi Dewan Perdamaian dalam tatanan global, khususnya hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak justru menimbulkan tumpang tindih peran atau melemahkan mekanisme multilateral yang telah ada.
Menutup pandangannya, Dino menegaskan bahwa keputusan strategis semacam ini harus disertai penjelasan terbuka kepada publik, mengingat dampaknya terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.