Anggota Komisi IX Desak BGN Segera Wujudkan MBG di Daerah 3T

Overview:

• Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto sebut MBG masih jauh dari keadilan karena belum menjangkau daerah 3T dan masih Jakarta-sentris.
• Ia mengapresiasi lonjakan jumlah dapur MBG dari 5.000 menjadi 19.000 unit.
• Edy menyebut bahwa misi mulia presiden untuk memberantas stunting tidak dapat tercapai jika daerah yang menjadi kantong kemiskinan tidak dijangkau MBG.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto melayangkan kritik terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan sosial.

Meski secara administratif menunjukkan progres yang impresif, Edy menyoroti distribusi program yang masih sangat Jakarta-sentris dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) justru belum terjangkau.

Kritik tersebut disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menekankan bahwa misi mulia Presiden untuk memberantas stunting tidak akan tercapai jika kantong-kantong kemiskinan di perbatasan tetap terabaikan.

Edy mengakui adanya lompatan kuantitatif yang luar biasa dalam pelaksanaan MBG.

Jumlah dapur operasional melonjak drastis dari target awal 5.000 menjadi 19.000 unit.

Selain itu, indeks kepuasan administratif yang mencapai 99 persen menunjukkan manajemen yang rapi di permukaan.

Namun, Edy mengingatkan bahwa angka-angka tersebut tidak ada artinya jika masyarakat di pinggir hutan dan perbatasan belum merasakan manfaatnya.

“Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Sampai hari ini, mereka hanya melihat pembagian MBG di media sosial yang kebanyakan terjadi di kota. Ini tidak adil,” tegas Edy.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional yang masih di atas 20 persen justru terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Edy menilai MBG seharusnya menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi gizi di wilayah dengan kerentanan tertinggi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM masa depan.

Jika pemerintah gagal memprioritaskan daerah 3T, maka niat luhur untuk menciptakan rakyat yang sehat dan cerdas akan meleset dari sasaran utamanya.

Edy menegaskan bahwa kendala utama distribusi ke pelosok bukanlah soal anggaran, melainkan tata kelola dan ekosistem pendukung.

Ia mempertanyakan kesiapan regulasi pembangunan dapur MBG di daerah 3T yang seringkali terkendala infrastruktur dan rantai pasok.

“Uangnya ada. Ini bukan soal anggaran, tapi soal ekosistem, tata kelola, dan kemauan memprioritaskan yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Edy mendesak BGN untuk segera menyusun skema kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah di pelosok agar program ini tidak hanya berputar di kalangan elit perkotaan.