Overview:
SulawesiPos.com – Ketua Umum Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa), Ahmad Rofiq menegaskan posisi partainya dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Rofiq secara terbuka menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dan tetap mendukung sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Rofiq, keterbukaan dan partisipasi publik adalah harga mati bagi kemajuan bangsa.
“Clear kami menginginkan keterbukaan, transparansi. Jadi kami ingin dipilih secara langsung,” tegas Rofiq saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Rofiq mengakui bahwa Pilkada langsung memang memiliki tantangan berupa biaya politik (cost politic).
Namun, ia menilai risiko tersebut jauh lebih sehat dibandingkan jika pemilihan ditarik ke ruang tertutup di DPRD.
Baginya, pemilihan melalui DPRD justru menjadi pintu masuk praktik suap dan politik transaksional yang nyata.
“Jangan sampai demokrasi ditarik mundur. Kalau sudah ditutup di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, itu sudah pasti transaksional. Dan itu jauh lebih menyakitkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa dalam Pilkada langsung, masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpin mereka.
Selain soal mekanisme Pilkada, Partai Gema Bangsa juga menyuarakan kegelisahan terhadap maraknya praktik nepotisme di tanah air.
Rofiq menilai kondisi nepotisme di Indonesia saat ini sudah berada pada tahap kronis dan sangat menghambat akses anak bangsa yang berprestasi namun tidak memiliki relasi kekuasaan.
“Semua anak bangsa harus diberikan kesempatan yang sama, walaupun memang sudah dalam kondisi yang sangat kronis nepotisme di bangsa ini,” ujar Rofiq.
Ia menegaskan bahwa prinsip utama Partai Gema Bangsa adalah anti-keterbukaan terhadap segala bentuk dominasi kelompok atau relasi keluarga tertentu dalam jabatan publik.
Sebagai partai yang baru mendeklarasikan diri, Gema Bangsa berkomitmen untuk menerapkan asas keterbukaan dalam rekrutmen kepemimpinan, baik secara internal maupun untuk level nasional.
Rofiq berharap seluruh warga negara memperoleh kesempatan setara untuk menjadi pemimpin tanpa harus terjegal oleh tembok nepotisme.
“Rekrutmen kepemimpinan, baik di partai maupun di bangsa ini, harus memenuhi asas keterbukaan itu,” pungkasnya.
Melalui sikap tegas ini, Partai Gema Bangsa ingin memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga transparansi dan keadilan politik menjelang kontestasi Pemilu dan Pilkada mendatang.