Megawati Tegaskan PDIP Sebagai Partai Penyeimbang, Bukan di Posisi Abu-Abu

Overview:

• Megawati Soekarnoputri secara resmi menetapkan PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintahan untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia.
• Posisi ini dinyatakan sebagai keputusan ideologis yang memberikan ruang bagi PDIP untuk mendukung kebijakan pro-rakyat, sekaligus kritis terhadap kebijakan yang melanggar Pancasila.
• Sikap penyeimbang ini menjadi poin utama dalam 21 rekomendasi eksternal Rakernas I, menegaskan peran partai dalam menjalankan fungsi check and balances secara dewasa.

SulawesiPos.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menetapkan posisi politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Ancol, Jakarta, Senin (12/01/2026).

Megawati menegaskan bahwa PDIP memilih jalan sebagai kekuatan penyeimbang demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia melalui fungsi kontrol yang efektif.

Dalam pidato politiknya, Megawati menekankan bahwa demokrasi yang sehat mutlak memerlukan keseimbangan kekuasaan (check and balances) agar tetap berjalan di atas rel konstitusi.

“Demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi, berpihak kepada rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan sosial,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader.

Presiden ke-5 RI ini menjelaskan bahwa posisi sebagai penyeimbang merupakan keputusan sadar dan ideologis, terutama di tengah situasi politik nasional yang didominasi oleh koalisi besar. Ia menepis anggapan bahwa PDIP sedang mengambil posisi aman atau netral.

“Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan peserta Rakernas.

Megawati menyatakan bahwa PDIP akan mendukung penuh kebijakan pemerintah selama berpihak pada rakyat.

Namun, partai berlambang banteng tersebut tidak akan ragu untuk mengoreksi, menentang, hingga melawan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Sikap politik ini kemudian diformalkan ke dalam 21 rekomendasi eksternal hasil Rakernas PDIP yang berlangsung pada 10-12 Januari 2026.

Naskah rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin.

“Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat,” ujar Jamaluddin saat membacakan naskah tersebut.

Melalui rekomendasi ini, PDIP memposisikan diri sebagai kekuatan yang dewasa dan tidak destruktif.

Partai berkomitmen untuk menjadi saluran kritis bagi kepentingan rakyat agar kekuasaan negara tetap terkendali dan tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan.