Overview
SulawesiPos.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru yang menunjukkan penolakan masif masyarakat terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD.
Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan pada Rabu (7/1/2026), mayoritas rakyat Indonesia masih menginginkan hak pilih langsung tetap dipertahankan.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan bahwa sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap wacana Pilkada tidak langsung tersebut.
Sebaliknya, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan dukungannya terhadap pemilihan melalui legislatif daerah.
“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” ujar Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta.
Penolakan terhadap perubahan sistem Pilkada ini terpantau terjadi secara merata di berbagai lapisan masyarakat.
Ardian menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya menjadi keresahan masyarakat perkotaan, melainkan juga masyarakat di perdesaan.
Berdasarkan data gender, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan sikap serupa dalam menolak penghapusan Pilkada langsung.
“Baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” jelas Ardian.
Analisis mendalam LSI Denny JA juga menyentuh aspek ekonomi.
Penolakan datang dari kalangan ‘wong cilik’ atau berpenghasilan rendah hingga masyarakat kelas atas.
Menariknya, kelompok dengan tingkat pendapatan lebih tinggi justru tercatat sebagai segmen yang paling vokal menolak wacana tersebut.
Satu temuan paling mencolok dalam survei ini adalah sikap politik generasi muda.
Generasi Z (Gen Z) tercatat sebagai kelompok usia yang paling keras menentang sistem Pilkada lewat DPRD dengan angka penolakan mencapai 84 persen.
Kelompok generasi lainnya juga menunjukkan mayoritas penolakan meskipun dengan angka yang bervariasi:
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Survei ini dilakukan pada periode 19-20 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia melalui metodologi multi-stage random sampling.
Ardian menekankan bahwa jumlah responden tersebut sangat representatif untuk memotret opini publik nasional.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas jumlah responden ini telah teruji dalam berbagai momentum politik sebelumnya, di mana hasil survei LSI Denny JA kerap menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi dengan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan angka penolakan yang melewati ambang batas 60 persen, LSI Denny JA menilai aspirasi publik terhadap keberlanjutan demokrasi langsung memiliki pengaruh yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan dalam pengambilan kebijakan nasional.