SulawesiPos.com – Partai Demokrat melakukan somasi terhadap akun tiktok yang menyebutkan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibalik tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).
Langkah tersebut dimulai dengan dilayangkannya somasi kepada akun TikTok berinisial SWBMP yang mengunggah konten menuduh SBY berada di balik penyebaran isu ijazah palsu Jokowi.
Demokrat menegaskan langkah hukum yang diambil dalam kasus penyebaran tudingan yang mengaitkan Presiden ke-6 RI sebagai dalang di balik isu ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan karena merasa tersinggung secara emosional. Partai berlambang mercy itu menilai somasi yang dilayangkan merupakan respons serius terhadap fitnah dan disinformasi yang berupaya mencederai ruang publik demokratis.
Dalam somasi tersebut, Demokrat menyatakan bahwa pernyataan dalam video tersebut “tidak benar dan merupakan pemberitaan bohong atau fitnah”, serta telah menyesatkan publik dan merugikan nama baik partai dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis DPP Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menekankan bahwa pak SBY tidak terlibat pada kasus ijazah tersebut. “Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik. Pak SBY sendiri saat ini tidak aktif dalam politik praktis, beliau fokus pada aktivitas sosial, seni dan olah raga,” ujar Umam kepada media, Jumat (2/1)
fitnah yang tersebar secara masif melalui akun anonim berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru jika tidak dilawan.
Menurutnya, diam terhadap informasi palsu justru bisa dianggap sebagai pembenaran, sehingga somasi dipandang sebagai mekanisme yang tepat untuk menghentikan penyebaran hoaks serta membuka ruang klarifikasi dan permintaan maaf.
Senada dengan itu, Pengamat politik Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai langkah itu sudah tepat untuk menjaga stabilitas politik menjelang tahun politik 2029.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujarnya. (amh)