ReadSG. Menggalakkan kebiasaan membaca buku selama minimal 15 menit setiap hari di Singapura.
Oleh: Ir Amril Taufik Gobel ST IPU ASEAN Eng
Corporate Communication Advisor PT Nindya Karya (Persero), Blogger (daengbattala.com)
SulawesiPos.com – Singapura tidak tiba di puncak dunia literasi secara kebetulan. Jalan panjang itu dirintis sejak 2005, ketika Dewan Perpustakaan Nasional (National Library Board/NLB) meluncurkan READ! Singapore, kampanye akar rumput yang lahir dari keprihatinan bahwa warga makin sulit menemukan waktu untuk membaca.
Sebelas tahun kemudian, pada 3 Juni 2016, negeri itu memulai Gerakan Membaca Nasional selama lima tahun dengan semboyan membaca lebih banyak, membaca lebih luas, dan membaca bersama.
Lalu pada 6 September 2026, lahirlah ReadSG, gerakan nasional lima tahun yang peluncurannya dihadiri Presiden Tharman Shanmugaratnam sebagai pelindung, bertepatan dengan Bulan Membaca Nasional pertama di Singapura.
Program ini menggalakkan kebiasaan membaca buku selama minimal 15 menit setiap hari.
Menariknya, Indonesia sebenarnya pernah melangkah lebih dulu dengan gagasan yang nyaris serupa. Melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015, pemerintah menggulirkan Gerakan Literasi Sekolah dengan kebiasaan membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Angka lima belas menit yang sama, dua perjalanan yang berbeda.
Cara kerja ReadSG sederhana, bahkan terasa jenaka.
Seperti diberitakan Kompas.com, warga cukup membaca paling sedikit lima belas menit sehari lalu mencatatnya di portal pemerintah. Setiap sesi diganjar 20 koin virtual, dan 1.000 koin setara satu dolar Singapura atau sekitar Rp14 ribu, sehingga seseorang butuh 50 sesi membaca untuk mengumpulkan satu dolar.
Hadiahnya kecil, tetapi pesannya besar.
NLB menargetkan 150 ribu peserta hingga September 2027, sementara akumulasi 7,5 juta menit membaca sepanjang 2026 akan menggalang dana hingga 150 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,08 miliar) bagi komunitas kurang mampu.
Kepala Eksekutif NLB, Melissa Tam, menjelaskan bahwa di tengah banjir konten, orang makin jarang menyelami bacaan secara mendalam, padahal membaca teks panjang secara teratur mengasah daya pikir kritis, imajinasi, empati, dan konsentrasi.
Justru di situlah letak pelajaran pertamanya. Singapura bukan negeri yang sedang tertinggal.
Dalam PISA 2025, pelajar berusia 15 tahun di sana menempati peringkat pertama dunia untuk kemampuan membaca dengan skor 535, dan 86 persen siswanya mencapai kemahiran minimum Level 2, jauh di atas rata-rata OECD sebesar 69 persen.
Di luar sekolah pun, 89 persen orang dewasa Singapura membaca sesuatu lebih dari sekali sepekan, tetapi hanya 28 persen yang membaca buku.
Mereka gelisah karena melihat gejala dunia yang sama: OECD mencatat bahwa PISA 2025 merekam rata-rata kemampuan negara anggotanya di bidang sains, membaca, dan matematika pada titik terendah sepanjang sejarah pengukuran.
Bangsa yang sudah juara pun memilih berjaga. Lalu bagaimana dengan kita?
Kabar dari tanah air sesungguhnya membawa secercah terang.
Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2025 menunjukkan skor membaca Indonesia naik enam poin, dari 359 menjadi 365, sains naik ke 389, dan matematika berada di angka 364; pada saat yang sama proporsi anak usia 15 tahun yang bersekolah melonjak dari 0,46 pada PISA 2003 menjadi 0,90 pada PISA 2025.
Artinya, jutaan anak yang dahulu tak tersentuh kini duduk di bangku kelas. Akan tetapi, kejujuran menuntut kita menatap angka berikutnya.
Dalam tabel peringkat membaca, skor Indonesia masih sedikit di bawah Filipina (367) dan tertinggal jauh dari Brunei Darussalam (426). Lebih menyesakkan lagi, hanya 27 persen siswa Indonesia yang mencapai Level 2 dalam membaca, dan hampir tidak satu pun menyentuh Level 5.
Dengan kata lain, tujuh dari sepuluh anak kita masih kesulitan menangkap gagasan pokok dari teks sepanjang beberapa paragraf. Jarak 170 poin dengan Singapura bukan sekadar selisih skor. Ia jarak antara anak yang mampu membedakan fakta dari opini dan anak yang mudah terseret kabar bohong.
Data kebiasaan membaca masyarakat memberi gambaran yang tak kalah penting. Perpustakaan Nasional mencatat Tingkat Kegemaran Membaca naik dari 66,77 pada 2023 menjadi 72,44 pada 2024, meski masih dalam kategori sedang.
Pada 2025, dengan kerangka pengukuran baru yang menilai tahap sebelum, saat, dan sesudah membaca, skor nasional tercatat 54,80.
Kedua angka itu memang tak bisa dibandingkan begitu saja karena metodenya berbeda, tetapi alat ukur yang lebih cermat justru menyingkap pekerjaan rumah yang selama ini tersembunyi.
Satu temuan PISA terasa paling menyentuh hati: indeks dukungan keluarga yang dirasakan siswa Indonesia termasuk yang terendah, di urutan 84 dari 87 negara. Anak kita tekun dan penuh rasa ingin tahu, namun banyak dari mereka berjalan sendirian.
Tantangan ke depan kian berat karena literasi kini harus bertarung di tengah badai ekonomi. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok seiring ditutupnya Selat Hormuz, sementara ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya.
Pada 4 Juni 2026, rupiah untuk pertama kalinya menembus Rp18.000 per dolar AS. Dampaknya langsung terasa di rak toko buku. Menurut kalangan penerbit, kertas bisa menyumbang hingga separuh biaya produksi, harga buku berpotensi naik sekitar 5 persen, dan bagi banyak keluarga buku masih dianggap keinginan, belum kebutuhan; di sisi lain anggaran Perpustakaan Nasional disebut terpangkas 48 persen.
Ketika dapur harus tetap mengepul, buku menjadi pos belanja pertama yang dicoret. Di saat yang sama, layar ponsel menawarkan hiburan gratis tanpa henti.
Inilah pertarungan sunyi yang kita hadapi: merebut kembali perhatian anak bangsa dari arus video pendek, justru ketika dompet keluarga sedang menipis.
Namun sejarah mengajarkan bahwa masa sulit kerap melahirkan keberanian terbaik. Indonesia tidak perlu meniru Singapura mentah mentah, sebab kita punya modal sosial yang tak dimiliki banyak bangsa: gotong royong.
Langkah pertama, hidupkan kembali jiwa lima belas menit membaca di sekolah. Sebuah kajian di sekolah menengah pertama menemukan bahwa guru memahami Gerakan Literasi Sekolah sebatas membaca 15 menit sebelum pelajaran, tanpa menangkap ruh di baliknya, dan kegiatan itu pun tidak dijalankan secara konsisten.
Maka guru perlu ikut membaca bersama muridnya, bercerita tentang buku yang ia sukai, dan menjadikan pojok baca sebagai ruang yang hangat, bukan pajangan saat akreditasi.
Langkah kedua, rancang penghargaan khas Indonesia yang tidak membebani anggaran.
Poin baca bisa ditukar dengan kuota internet belajar, tiket museum, atau kupon buku hasil kerja sama pemerintah daerah, BUMN, dan dunia usaha. Yang dihargai bukan jumlah halaman, melainkan kesetiaan membaca setiap hari.
Langkah ketiga, dekatkan buku kepada rakyat. Taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, motor pustaka, hingga perahu pustaka di pelosok negeri layak mendapat dukungan nyata, sementara insentif untuk kertas dan tinta yang telah lama diperjuangkan penerbit patut segera diwujudkan agar harga buku tetap terjangkau.
Langkah keempat, dan barangkali yang paling mendasar, pulangkan kebiasaan membaca ke rumah. Lima belas menit orang tua membacakan cerita sebelum tidur mungkin tampak remeh, tetapi di sanalah anak belajar bahwa buku berarti kasih sayang.
Masjid, gereja, pesantren, posyandu, dan balai warga dapat menjadi simpul gerakan ini. Terakhir, ukur hasilnya secara terbuka dan berkelanjutan, supaya gerakan literasi tidak berhenti sebagai seremoni tahunan setiap bulan September.
Lima belas menit memang singkat. Ia hanya secangkir kopi yang mendingin, satu perjalanan angkot, atau beberapa gulir layar yang terlupakan.
Tetapi lima belas menit sehari berarti lebih dari 91 jam setahun, cukup untuk menamatkan belasan buku yang dapat mengubah cara seorang anak memandang dunia dan dirinya sendiri.
Singapura telah memilih merawat kebiasaan kecil itu dengan sungguh sungguh. Indonesia, dengan ratusan juta jiwa dan semangat yang tak pernah padam, mampu melakukannya dengan cara kita sendiri: bersama sama, dari rumah, dari sekolah, dari kampung, dari hati.
Sebab kemerdekaan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari bendera yang berkibar, melainkan juga dari pikiran rakyatnya yang bebas dan tercerahkan.*