Jalan Ditutup, Kota Terluka: Cerita Fatyan dari Bordeaux, Prancis

SulawesiPos.com — Pukul 09.00, ketika Fatyan Aulivia keluar rumah untuk berangkat bekerja pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sejumlah jalan di Bordeaux, Prancis, sudah mulai ditutup, menandai hari ketika gelombang demonstrasi nasional mulai menyentuh rutinitas warga.

Bagi Fatyan, keresahan mengenai biaya hidup dan pelayanan publik yang menggerakkan masyarakat turun ke jalan hari itu hadir dalam pengalaman sederhana: perjalanan menuju tempat kerja yang berhadapan dengan pembatasan akses jalan.

Pengalaman tersebut disampaikannya dalam laporan dari Bordeaux kepada jurnalis Sulawesi Pos yang menghubunginya pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Fatyan merupakan alumni Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Université de Bordeaux III dan Université de Limoges, Prancis, serta kini bekerja sebagai Manajer Transformasi Digital pada sebuah perusahaan waralaba di Bordeaux.

Dari kota tempatnya bekerja, ia menggambarkan demonstrasi sebagai pertemuan berbagai keresahan masyarakat, mulai dari mahalnya kebutuhan sehari-hari hingga kecemasan generasi muda mengenai pendidikan dan masa depan.

“Mobilisasi tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pelajar sekolah menengah, mahasiswa, pekerja, serikat buruh, hingga kelompok masyarakat lainnya yang menyuarakan persoalan sosial dan ekonomi,” tulis Fatyan dalam laporannya.

Mereka berada dalam gelombang demonstrasi yang sama, tetapi tidak selalu membawa tuntutan, orientasi politik, ataupun tujuan yang seragam.

Fatyan menjelaskan keadaan itu melalui istilah convergence des luttes, yakni bertemunya berbagai perjuangan sosial dalam satu ruang mobilisasi tanpa harus berada di bawah satu kepemimpinan.

Namun, di sejumlah lokasi, penyampaian tuntutan tersebut berlangsung beriringan dengan bentrokan, penjarahan, dan perusakan yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi warga.

Dari Perjalanan Kerja ke Kekhawatiran Pedagang

Di Bordeaux, penutupan jalan pada pagi hari menjadi bagian yang dialami langsung Fatyan, sementara informasi mengenai penjarahan dan kerusakan di lokasi lain disampaikannya sebagai laporan yang perlu dibedakan dari pengamatan pribadinya.

Pembedaan tersebut penting karena pengalaman melihat akses jalan ditutup tidak berarti menyaksikan sendiri seluruh insiden yang terjadi di kota.

Di kawasan Rue Sainte-Catherine, salah satu pusat perbelanjaan utama Bordeaux, Fatyan menyebut adanya laporan mengenai toko-toko yang menjadi sasaran penjarahan dan perusakan.

Bagi kawasan yang kehidupan sehari-harinya ditopang kegiatan perdagangan, gangguan keamanan membawa persoalan lebih jauh daripada sekadar jalan yang tidak bisa dilalui.

Pedagang menghadapi kekhawatiran terhadap tempat usaha, pekerja harus menyesuaikan perjalanan, sedangkan warga perlu mempertimbangkan keamanan ketika beraktivitas di pusat kota.

“Bagi warga, dampak langsungnya dapat berupa perjalanan yang lebih sulit, perubahan rute transportasi, gangguan kegiatan perdagangan, serta kekhawatiran mengenai keamanan di pusat kota,” tulisnya.

Ketegangan juga menjangkau kediaman prefek, pejabat yang mewakili pemerintah pusat di daerah, dalam insiden yang kemudian disinggung Presiden Emmanuel Macron melalui pidatonya pada 18 Oktober.

Meski demikian, Fatyan menekankan bahwa insiden penjarahan dan perusakan tidak boleh dilekatkan kepada seluruh peserta demonstrasi.

“Tidak semua peserta aksi terlibat dalam penjarahan ataupun perusakan,” tegasnya dalam laporan tersebut.

Limoges dan Luka pada Bangunan Bersama

Dari Bordeaux, perhatian Fatyan juga tertuju kepada Limoges, kota yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikannya di Prancis.

Di kota itu, laporan kebakaran balai kota atau Hôtel de Ville menempatkan kerusakan fasilitas pemerintahan sebagai salah satu sorotan utama.

Bagi Fatyan, balai kota memiliki arti yang melampaui fungsi bangunan administratif karena juga berkaitan dengan warisan arsitektur dan identitas sejarah masyarakat setempat.

Kerusakannya karena itu membawa kekhawatiran mengenai nasib bangunan sekaligus keberlangsungan pelayanan warga.

“Pemulihan fasilitas publik karena itu tidak hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan, tetapi juga keberlangsungan layanan yang dibutuhkan masyarakat,” tulisnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyebab kebakaran, luas kerusakan, kemungkinan korban, dan pihak yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui keterangan resmi serta hasil penyelidikan.

Kehati-hatian tersebut diperlukan agar gambaran mengenai peristiwa tidak melampaui bukti yang tersedia.

Mendengar Tuntutan, Menolak Perusakan

Dalam laporannya, Fatyan merujuk pidato Macron yang dipublikasikan melalui situs resmi Élysée pada 18 Oktober 2026, sehari setelah demonstrasi.

Presiden Prancis itu mengecam penjarahan dan serangan terhadap fasilitas publik, sekaligus menyatakan bahwa masyarakat yang menyampaikan tuntutan sah harus dibedakan dari pelaku perusakan.

“Kita tidak boleh sekali-kali menyamakan mereka dengan orang-orang yang menghancurkan, merusak, dan menjarah,” demikian terjemahan pernyataan Macron yang dikutip Fatyan.

Macron juga mengakui keresahan mengenai biaya hidup, harga bahan bakar, serta kecemasan kaum muda terhadap kondisi pendidikan dan kesempatan membangun masa depan.

Bagi Fatyan, pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa respons pemerintah perlu menjangkau persoalan keamanan sekaligus sumber kegelisahan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus berjalan bersama upaya mendengar tuntutan mengenai daya beli, pendidikan, dan pelayanan publik.

“Pengakuan terhadap keresahan demonstran tidak berarti membenarkan penjarahan atau perusakan, sebagaimana kecaman terhadap kekerasan tidak seharusnya menghapus pembahasan mengenai pendidikan, daya beli, dan pelayanan publik,” tulisnya.

Dari jalan-jalan Bordeaux yang mulai ditutup ketika ia berangkat bekerja hingga kabar kebakaran balai kota Limoges, laporan Fatyan memperlihatkan bagaimana gejolak nasional menjangkau perjalanan kerja, tempat usaha, dan fasilitas yang digunakan bersama.

Di tengah dampak tersebut, warga membutuhkan keamanan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari sekaligus jawaban atas keresahan yang membawa mereka turun ke jalan.