Badan Gizi Nasional
SulawesiPos.com – Aparat penegak hukum resmi turun tangan menyelidiki dugaan jaringan penipuan berkedok kemitraan dapur Badan Gizi Nasional (BGN). Kepastian langkah hukum tersebut diumumkan secara langsung oleh otoritas terkait pada Senin, 19 Oktober 2026.
Langkah cepat kepolisian ini diambil menyusul deretan laporan mengenai oknum berseragam biru yang melakukan pungutan liar di masyarakat. Para terduga pelaku dilaporkan bermanuver secara agresif mendatangi lokasi para mitra yang sedang menunggu perizinan resmi.
Dengan bermodalkan secarik dokumen palsu, sindikat ini berani menagih sejumlah dana dengan iming-iming percepatan izin Satuan Pelayanan Pembiasaan Gizi (SPPG). Mereka disinyalir menargetkan warga yang masih kurang memahami prosedur tata laksana birokrasi gratis milik pemerintah.
Pihak otoritas menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga pendirian fasilitas bersifat cuma-cuma tanpa ada pungutan liar sedikit pun. “Permintaan uang yang mengatasnamakan percepatan operasional dapur MBG patut dicurigai sebagai indikasi penipuan,” tegas Tysa Novenny mewakili lembaganya.
Dalam melancarkan aksinya, kelompok kriminal ini tergolong cukup rapi karena mampu memalsukan identitas serta atribut pegawai kenegaraan. Beberapa foto yang beredar jelas memperlihatkan mereka menggunakan logo instansi demi meraup simpati dan kepercayaan korban.
Penindakan hukum diharapkan mampu segera membongkar akar jaringan penipuan yang berpotensi menyabotase program ketahanan pangan nasional ini. “Peristiwa penipuan ini pun sudah ditindaklanjuti oleh aparat berwenang,” konfirmasi Tysa terkait status pelibatan kepolisian.
Masyarakat luas diimbau untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat apabila didatangi oknum yang menawarkan jalur cepat berbayar. Jangan pernah menyerahkan berkas pribadi apalagi melakukan transfer uang ke rekening siapapun dengan dalih biaya administrasi lembaga.
Fokus utama penyediaan gizi saat ini mutlak ditujukan untuk menekan tingginya angka stunting di kawasan terluar dan terdalam. Peristiwa penipuan ini dipastikan tidak akan menyurutkan langkah pemerintah dalam mendistribusikan intervensi makanan sehat secara tepat sasaran. (*)