Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, menilai Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya kementerian yang menunjukkan kinerja menonjol menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
SulawesiPos.com – Kementerian Pertanian dinilai menjadi satu-satunya kementerian yang menunjukkan kinerja menonjol menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyampaikan penilaian itu di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi, penegakan hukum, dan sejumlah kementerian serta lembaga yang dinilai perlu dievaluasi.
Emrus menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan hasil yang lebih nyata dalam menjawab persoalan publik selama hampir dua tahun masa kerja.
“Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian. Yang lain tidak ada yang menonjol, harus dievaluasi,” kata Emrus, Selasa (13/10/2026), sebagaimana dikutip dari Trbunnews.
Penilaian tersebut merupakan pandangan Emrus, bukan audit resmi atas seluruh kinerja kementerian. Ia menyebut evaluasi perlu dilakukan dengan melihat hasil kerja nyata setiap kementerian dan lembaga, bukan hanya keberlangsungan program atau aktivitas pemerintahan.
Di bidang ekonomi, Emrus menyoroti kondisi perekonomian yang menurutnya masih ditopang utang yang terus bertambah. Persoalan ekonomi tersebut disebutnya menjadi salah satu hal yang memengaruhi penilaian umum terhadap kinerja pemerintahan.
Selain ekonomi, Emrus menilai penegakan hukum masih menyisakan banyak masalah. Ia juga menyinggung polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Emrus menyebut Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional sebagai kementerian dan lembaga yang perlu mendapat perhatian.
Evaluasi, menurut Emrus, diperlukan untuk memastikan kementerian dan lembaga menjalankan tugas sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mengaitkan evaluasi tersebut dengan kebutuhan menghadirkan kebijakan yang menghasilkan dampak nyata.
Pernyataan itu disampaikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masa dua tahun tersebut menjadi momentum untuk menilai arah kerja kabinet, efektivitas program, serta kemampuan pemerintah menjawab persoalan ekonomi dan hukum.
Penilaian Emrus terhadap Kementerian Pertanian muncul bersamaan dengan sejumlah data dan pernyataan mengenai capaian sektor pertanian nasional.
Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada beras pada 7 Januari 2026. Badan Pusat Statistik juga mencatat Nilai Tukar Petani atau NTP September 2026 sebesar 131,11, yang disebut sebagai angka tertinggi sepanjang pencatatan.
Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam Investor Daily Summit 2026 pada 7 Oktober menyebut program Kementerian Pertanian di bawah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman “sangat-sangat berhasil”. Hashim menilai swasembada beras tercapai tiga tahun lebih cepat dari target 2029.
Hashim juga menyampaikan stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton berdasarkan informasi yang diterimanya dari Amran.
Di tingkat petani, harga gabah kering panen pada Januari-Agustus 2026 bertahan di atas Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga gabah pada periode itu berada pada kisaran Rp6.700 hingga Rp7.600 per kilogram.
Sudarso, petani di Madiun yang mengelola lahan seluas dua hektare, menyebut harga Rp6.500 per kilogram memberinya “uang lebihan setelah dipotong biaya produksi”.
Helmantina, petani di Pasaman, Sumatera Barat, mengaku senang bermitra dengan Bulog karena hasil panennya memiliki pasar yang jelas.
Dari Indramayu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan H Tatang pada awal 2026 menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog atas perhatian terhadap harga gabah.
Hashim menilai dampak kebijakan pertanian tidak hanya terlihat dari harga gabah. Dalam Indonesia Sustainability Forum, ia menyatakan kenaikan harga pembelian gabah dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram serta pemangkasan biaya pupuk 20 persen membuat taraf hidup petani Indonesia berada pada level tertinggi sejak 1980-an.
Apresiasi terhadap kinerja Amran juga disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Presiden memberi apresiasi kepada Amran dan jajaran Kementerian Pertanian atas capaian swasembada yang disebut telah diakui dunia.
Dalam pertemuan dengan jurnalis senior dan pakar di Hambalang pada 6 September 2026, Prabowo menyebut target swasembada empat tahun dapat dipercepat berkat tim pertanian yang dipimpin Amran.
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto juga menyampaikan apresiasi dalam rapat kerja pada 1 September 2026. Ia menyoroti swasembada delapan komoditas pangan strategis.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri sebelumnya menyebut swasembada beras sebagai tonggak penting.
Berbagai pernyataan tersebut menjadi konteks kebijakan dan capaian yang berada di sekitar penilaian terhadap Amran, meskipun penilaian Emrus tetap merupakan pandangan pengamat.
Laporan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS tentang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis 12 Oktober 2026 juga menempatkan Amran di posisi tinggi.
Amran memperoleh skor 140 dari survei terhadap 994 responden. Ia berada di posisi kedua secara keseluruhan setelah Purbaya Yudhi Sadewa yang memperoleh skor 291.
Namun, Purbaya telah digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan sejak 14 September 2026. Dengan demikian, Amran menjadi menteri dengan skor tertinggi di antara pejabat yang masih menjabat, di atas Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh skor 127.
CELIOS menyusun pemeringkatan menggunakan metode positional scoring rule yang mengadaptasi sistem Borda Count. Skor dihitung dari akumulasi posisi pilihan responden terhadap nama-nama menteri dan merupakan selisih antara penilaian terbaik dan terburuk.
Hasil CELIOS menggambarkan persepsi masyarakat umum yang disurvei pada 2026. Rapor tersebut bukan audit kinerja pemerintahan dan tidak dengan sendirinya menjadi ukuran tunggal keberhasilan setiap kementerian.
Dalam laporan terkait, Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan Raja Juli Antoni kembali masuk tiga besar pejabat yang dinilai berkinerja buruk dan layak dicopot. Bahlil memperoleh skor -159, Pigai -158, dan Raja Juli -103.
Nama lain yang disebut dalam daftar pejabat dengan skor negatif ialah Sudaryono dengan -47, Zulkifli Hasan -43, Nusron Wahid -24, Pratikno -17, Saifullah Yusuf -17, serta Fadli Zon dan Muhaimin Iskandar yang masing-masing memperoleh -16.
Laporan CELIOS tersebut merupakan penilaian berbasis persepsi responden, sedangkan Emrus menyampaikan penilaiannya berdasarkan pandangan terhadap hasil kerja pemerintah dan kondisi masyarakat.
Keduanya sama-sama menempatkan sektor pertanian dan Amran dalam posisi positif, tetapi memiliki dasar penilaian yang berbeda. CELIOS menggunakan skor survei, sementara Emrus memberikan penilaian sebagai pengamat komunikasi politik.
Di sisi lain, Emrus menilai sejumlah kementerian dan lembaga belum menunjukkan kinerja menonjol sehingga perlu dievaluasi. Ia juga menyoroti ekonomi, penegakan hukum, dan beban komunikasi politik pemerintah menjelang dua tahun masa kerja.
Secara keseluruhan, evaluasi menjelang 20 Oktober 2026 diarahkan pada hasil kerja nyata kementerian dan lembaga dalam menjawab persoalan masyarakat, bukan semata pada keberlanjutan program atau aktivitas pemerintahan.*