Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyebut 50 ribu hektare lahan terdampak El Nino masih terkendali setelah melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026). Pemerintah mengandalkan irigasi, pompanisasi, dan benih tahan kekeringan untuk menjaga produksi padi nasional.
SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi padi nasional tetap aman meski sekitar 50 ribu hektare lahan terdampak El Nino. Angka tersebut dinilai masih terkendali dibandingkan luas pertanaman padi yang diproyeksikan mencapai sekitar 11 juta hektare hingga akhir 2026.
Pernyataan itu disampaikan Amran setelah melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026). Pemerintah menyebut intervensi irigasi, pompanisasi, optimalisasi lahan, dan penggunaan benih tahan kekeringan terus dijalankan untuk menjaga produktivitas.
“Sekarang mungkin 50 ribuan hektare (lahan terdampak). Tiga bulan lalu, 30 ribu hektare. Perkiraan sekarang maksimal 50 ribu hektare dan itu masih aman,” kata Amran.
Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap pertanaman padi. Upaya tersebut mencakup penguatan irigasi, pompanisasi, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan, serta penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan.
“Irigasi jalan, pompanisasi jalan, irpom jalan, oplah jalan, semua jalan. Dan benih yang tahan kekeringan. Ada juga yang produktivitasnya tinggi dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern-Advanced Agricultural System),” jelasnya.
Menurut Amran, metode budidaya dan teknologi pertanian tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga produksi, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani. Ia memperkirakan pendapatan petani yang menggunakan benih unggul dan teknologi PM-AAS dapat mencapai Rp15-16 juta per bulan per hektare.
“Pendapatan petani yang metode baru (PM-AAS), dengan benih unggul, dengan teknologi tinggi itu hitungannya Rp15-16 juta per bulan per hektare. Jadi memang kalau katakanlah setengah hektare, berarti bisa Rp8 juta, dengan metode baru. Ini kita gerakkan seluruh Indonesia,” katanya.
Di tengah tingginya harga gabah, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Bulog disiapkan untuk menjalankan operasi pasar, sementara pemerintah juga menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
“Petani senang kan? Ya makanya kita lakukan operasi pasar, karena beras kita banyak. Petani biarkan nikmati harganya, tetapi Bulog melakukan operasi pasar. Dan ada juga SPHP, kemudian ada juga bantuan pangan,” ujar Amran.
Ia memastikan stok beras nasional masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kita aman,” tegasnya.
Pemerintah juga mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara setelah Malaysia. Filipina, Papua Nugini, dan Timor-Leste disebut menjadi pasar yang sedang dijajaki.
“Kita masih jajaki ada dua-tiga negara. Jejaki Filipina, Papua Nugini, dengan Timor-Leste, negara tetangga kita,” ujar Amran.
Selain menjaga produksi dan stabilitas harga, Kementan melanjutkan penanganan kasus beras fortifikasi. Amran mengatakan pihaknya telah menyurati Mabes Polri untuk menindaklanjuti perkara tersebut.
“Iya, kita tetap tindaki. Kita sudah menyurat ke Mabes Polri,” pungkasnya.