Seorang Anak mengumpulkan roti di tengah krisis kelaparan Yaman yang mengancam keselamatan jutaan warga sipil. (Foto: Isrtimewa).
SulawesiPos.com – Guru Besar Komunikasi Politik Islam UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, M.Ag., dan Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sulawesi Selatan sekaligus dosen Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hadisaputra, menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pembukaan akses bantuan untuk mengatasi krisis pangan Yaman, ketika dihubungi jurnalis SulawesiPos pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Keduanya menekankan tanggung jawab pihak yang bertikai serta pentingnya diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan dukungan kemanusiaan Indonesia agar makanan, air, serta layanan kesehatan menjangkau masyarakat terdampak.
Firdaus menilai memburuknya situasi Yaman harus mendorong para elite yang berkonflik mengutamakan keselamatan penduduk karena perang telah mengancam pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus menghilangkan rasa aman warga sipil.
“Para elite yang berkonflik harus mempertimbangkan dampak kemanusiaan dengan memberi solusi,” ujar Firdaus.
Hadisaputra menegaskan bahwa penderitaan jutaan penduduk dan anak-anak yang mengalami malnutrisi menuntut perhatian yang melampaui keberpihakan politik terhadap pihak-pihak dalam konflik.
“Politik boleh berbeda, tetapi hak seorang anak untuk makan dan hidup tidak boleh dinegosiasikan,” kata Hadisaputra.
Seruan kedua akademisi tersebut mengemuka setelah laporan Al Jazeera dan Reuters pada 2 Oktober 2026 mengungkap memburuknya akses pangan akibat pertempuran antara kelompok Houthi atau Ansarullah dengan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.
Pemantauan Program Pangan Dunia PBB (WFP) menunjukkan bahwa 74 persen rumah tangga di wilayah pemerintah yang dapat dijangkau lembaga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar, dengan cakupan angka itu terbatas pada wilayah terpantau dan tidak mewakili seluruh keluarga di Yaman.
Asisten Direktur Eksekutif WFP untuk Operasi Program, Matthew Hollingworth, memperingatkan bahwa peningkatan ketidakamanan berpotensi menimbulkan dampak sangat menghancurkan terhadap ketahanan pangan.
Keluarga pengungsi dilaporkan tiba di sekitar Aden dan Taiz tanpa makanan maupun air setelah meninggalkan rumah dan harta benda mereka untuk menyelamatkan diri.
Firdaus meminta PBB dan OKI segera memperkuat upaya perdamaian sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan karena penanganan kebutuhan mendesak warga harus berjalan bersama usaha menghentikan pertempuran.
“Diharapkan pada organisasi perdamaian dunia, baik OKI maupun PBB, untuk segera mendamaikan kelompok yang bertikai serta memberi bantuan kemanusiaan,” katanya.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa keterlibatan Amerika Serikat dapat memperkeruh situasi, sebagai peringatan terhadap kemungkinan meluasnya konflik dan bertambahnya penderitaan masyarakat.
Hadisaputra menjelaskan bahwa, dalam pandangan yang disampaikannya mengenai tradisi Muhammadiyah, penyelesaian konflik harus mengutamakan diplomasi, penghentian kekerasan, dan perlindungan warga sipil.
“Semua pihak yang bertikai di Yaman harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil dan membuka koridor kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa makanan, air, obat-obatan, dan bantuan bagi anak-anak harus terlindungi dari pertarungan kepentingan politik maupun militer.
Kerentanan anak terlihat dalam laporan Anadolu Agency pada 2 Oktober 2026 yang mengutip UNICEF bahwa sekitar 79.000 anak termasuk dalam lebih dari 145.000 orang yang mengungsi di Yaman bagian barat sepanjang 3–30 September 2026.
Sementara itu, pembaruan WFP yang mengutip IOM mencatat lebih dari 149.000 orang mengungsi akibat pertempuran kembali, dengan sebagian sebelumnya telah mengalami pengungsian.
Secara nasional, 18,3 juta penduduk menghadapi kerawanan pangan akut dan 2,2 juta anak berusia di bawah lima tahun mengalami malnutrisi akut, termasuk sekitar 500.000 anak dengan malnutrisi akut berat.
Di sejumlah wilayah Taiz, harga tepung gandum meningkat 10 persen dalam dua minggu, sementara pedagang memperkirakan persediaan gandum hanya mencukupi sekitar dua bulan kebutuhan.
Ketergantungan Yaman pada impor sekitar 90 persen kebutuhan pangannya membuat gangguan perdagangan, pelayaran, dan rantai pasok cepat memperburuk kesulitan keluarga memperoleh makanan.
Pertempuran juga memutus akses menuju sebagian wilayah Taiz dan Hodeidah sehingga WFP beserta mitranya tidak dapat menjangkau sekitar 350.000 orang.
Di sejumlah lokasi pengungsian, keterbatasan akses pasar membuat bantuan makanan secara langsung diperlukan karena uang tunai tidak selalu dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut memperjelas arti seruan Hadisaputra mengenai koridor kemanusiaan, yakni perlunya jalur aman yang memungkinkan bantuan benar-benar mencapai warga yang membutuhkan.
“Bagi kami, kerja kemanusiaan tidak mengenal sekat politik, mazhab maupun kebangsaan,” kata Hadisaputra.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang kelaparan, terusir, terluka, atau kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar harus ditolong sebagai wujud Islam rahmatan lil ‘alamin.
Hadisaputra mendorong Indonesia memperkuat diplomasi kemanusiaan melalui PBB, OKI, dan hubungan bilateral untuk mendukung penghentian konflik serta penyaluran bantuan tanpa hambatan.
Ia juga meminta organisasi kemanusiaan, lembaga filantropi, dan masyarakat Indonesia menerjemahkan keprihatinan menjadi dukungan konkret bagi korban perang.
“Dalam perspektif Islam, membantu manusia yang menjadi korban perang bukan hanya tindakan sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan,” ujarnya.
Kebutuhan dukungan tersebut semakin mendesak karena WFP memerlukan 109 juta dolar AS untuk respons darurat bagi hingga 1,5 juta orang, serta 158 juta dolar AS untuk mempertahankan operasi reguler bagi 2,4 juta orang hingga Maret 2027.
WFP telah membantu lebih dari 70.000 orang di pusat pengungsian Taiz dan Lahj, tetapi pengalihan sumber daya dari distribusi November belum menghapus risiko kekosongan bantuan dalam waktu sekitar satu bulan apabila pendanaan baru tidak tersedia.
Pandangan Firdaus dan Hadisaputra bertemu pada kebutuhan mendesak untuk menghubungkan perdamaian dengan pertolongan nyata, sehingga diplomasi menghasilkan rasa aman dan bantuan memulihkan akses warga terhadap kebutuhan dasar.
“Dalam perang, yang harus diselamatkan pertama-tama adalah manusia,” tegas Hadisaputra.