Penarikan pasukan Amerika membuka babak kedaulatan Irak, menguji kemampuan negara mengendalikan senjata dan melindungi warga. (Ilustrasi ChatGPT).
SulawesiPos.com – Amerika Serikat memasuki tahap akhir penarikan pasukan dari pangkalan-pangkalan tersisa di Irak pada Rabu, 30 September 2026, melalui kesepakatan bertahap Baghdad–Washington tahun 2024 untuk mengalihkan misi koalisi menjadi kemitraan keamanan bilateral, sebuah perubahan yang membuka kesempatan bagi pemerintah Irak memperkuat kedaulatan sekaligus menghadapi ujian pengendalian kelompok bersenjata dan ancaman kebangkitan ISIS.
Reuters, dalam laporan Ahmed Rasheed pada 29 September 2026, menempatkan peralihan tersebut sebagai perubahan penting dalam keamanan Irak setelah invasi 2003, penarikan 2011, dan kembalinya pasukan Amerika untuk menghadapi ISIS pada 2014.
Dua akademisi Indonesia, Yusli Effendi, S.IP., M.A., dari Universitas Brawijaya, Malang, dan Muhammad Thaufan Arifuddin, M.A., dari Universitas Andalas, yang dihubungi oleh jurnalis SulawesiPos pada 30 September 2026, menilai arti penarikan itu akan ditentukan oleh kemampuan Baghdad mengubah berkurangnya kehadiran militer asing menjadi kewenangan negara yang efektif.
Thaufan, pakar komunikasi politik internasional, melihat peristiwa tersebut sebagai momentum pengukuhan kedaulatan dan kesempatan bagi Irak membangun hubungan luar negeri yang lebih berorientasi pada pembangunan.
“Poin utama dari penarikan sisa pasukan militer Amerika Serikat dari Irak adalah berakhirnya misi militer asing secara fisik dan dibukanya babak baru pengukuhan kedaulatan penuh Irak,” kata Thaufan dalam analisis yang disampaikan untuk pemberitaan ini.
Yusli, dosen hubungan internasional sekaligus Direktur BICMES atau Brawijaya Institute for Islamic Civilization and Middle East Studies, mengingatkan bahwa berakhirnya kehadiran suatu kekuatan besar belum dengan sendirinya memastikan siapa yang akan mengendalikan keputusan negara.
“Kedaulatan tidak otomatis lahir ketika kekuatan asing angkat kaki,” ujar Yusli dalam komentarnya.
Perbedaan penekanan kedua pakar tersebut memperlihatkan dua sisi peralihan Irak, yakni kesempatan memperluas kemandirian dan kebutuhan memperkuat institusi agar kesempatan itu tidak diambil alih kelompok bersenjata.
Pemerintah Perdana Menteri Ali al-Zaidi memberi makna simbolis pada peralihan tersebut dengan menetapkan libur empat hari bagi institusi negara, pada 30 September–3 Oktober 2026, untuk memperingati “Sovereignty Days” atau Hari-Hari Kedaulatan, sebagaimana diberitakan Shafaq News pada 26 September 2026.
Dalam pembacaan komunikasi politik Thaufan, perayaan itu menandai upaya pemerintah membangun kepercayaan publik bahwa Irak mampu menentukan arah hubungan internasionalnya sendiri.
Ia menilai hubungan dengan Washington memiliki ruang untuk berkembang melalui diplomasi, energi, investasi, dan pembangunan, sementara bantuan keamanan dapat diarahkan pada pelatihan, intelijen, serta dukungan logistik.
Kerangka kerja sama kedua negara memang menyediakan jalur tersebut karena pernyataan resmi Departemen Pertahanan Amerika pada 24 Juli 2024 mencakup pengembangan kemampuan pertahanan Irak, pendidikan militer, pelatihan teknis, pemeliharaan peralatan, dan hubungan melalui perwira penghubung.
Dengan kerangka itu, perubahan kehadiran pasukan membuka kemungkinan bagi Baghdad untuk memilih bentuk bantuan berdasarkan kebutuhan nasional dan persetujuan pemerintahnya.
Thaufan juga menafsirkan pengurangan penempatan militer sebagai cara Washington menekan biaya operasional dan mengurangi paparan personelnya terhadap serangan di tengah ketegangan kawasan.
Pertimbangan biaya dan risiko tersebut merupakan analisis strategis Thaufan, sedangkan dasar penarikan yang diumumkan kedua pemerintah adalah kesepakatan mengenai transisi misi dan hubungan keamanan.
Baginya, persoalan yang lebih mendasar ialah hak rakyat Irak menentukan masa depan melalui lembaga nasional yang berwenang dan dipercaya.
“Stabilitas dan kedaulatan sejati tidak akan pernah lahir dari pendudukan tentara asing, melainkan dari keberanian dan kemandirian rakyat serta lembaga konstitusional Irak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri,” kata Thaufan.
Yusli menilai pengendalian kelompok bersenjata merupakan ujian paling nyata bagi pemerintah setelah penarikan pasukan Amerika.
Menurutnya, kehadiran tentara asing selama ini memiliki pengaruh ganda karena membatasi sebagian manuver milisi sekaligus menyediakan alasan politik bagi kelompok tersebut untuk mempertahankan senjata atas nama perlawanan.
“Keberadaan tentara asing juga memberi mereka alasan politik untuk terus menyebut diri sebagai kekuatan ‘perlawanan’,” ujar Yusli.
Ia berpendapat bahwa berakhirnya kehadiran tersebut akan memperbesar tuntutan agar seluruh kelompok tunduk pada kewenangan konstitusional Irak.
Namun, agenda pengendalian senjata menghadapi hambatan karena tenggat penyerahan senjata yang sebelumnya berimpit dengan penarikan koalisi telah bergeser menjadi 30 Juni 2027, menurut laporan Deutsche Welle pada 29 September 2026.
Rencana yang direvisi mencakup masa penghentian serangan selama 90 hari dengan jaminan bahwa pasukan Amerika tidak menargetkan kelompok terkait, kemudian dilanjutkan penyerahan senjata secara bertahap.
Perubahan jadwal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan penarikan pasukan dan pelaksanaan pelucutan senjata berjalan melalui proses berbeda, sehingga keberhasilan yang pertama belum menjamin penyelesaian yang kedua.
Yusli menempatkan persoalan ini pada kemampuan negara memonopoli penggunaan kekerasan yang sah, yakni memastikan keputusan penggunaan senjata berada dalam rantai kewenangan resmi dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Itulah ujian Irak setelah 30 September, bukan sekadar apakah Amerika sudah pergi, tetapi siapa yang kemudian mengendalikan senjata, menjaga celah keamanan, dan menentukan keputusan strategis Baghdad,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, penguatan kedaulatan membutuhkan kemampuan pemerintah menegakkan aturan yang sama terhadap seluruh kelompok, sekaligus menjaga perlindungan warga dan mencegah benturan baru.
Ancaman ISIS menambah kompleksitas peralihan karena berakhirnya penguasaan wilayah kelompok itu belum menghapus jaringan tersembunyi dan kemampuan melakukan serangan.
Yusli mengingatkan bahwa pengalaman penarikan Amerika pada 2011, yang kemudian diikuti krisis politik dan jatuhnya Mosul pada 2014, memberi alasan bagi Irak untuk mempersiapkan transisi secara cermat.
Namun, ia menolak memperlakukan pengalaman tersebut sebagai kepastian bahwa sejarah akan berulang karena aparat Irak telah memperoleh pengalaman perang panjang dan hubungan keamanan bilateral masih tersedia.
“Yang lebih penting ialah apakah institusi Irak sanggup menyerap serangan tanpa kembali retak,” ujar Yusli.
Menurutnya, ukuran itu mencakup kemampuan mempertahankan koordinasi, merespons serangan, dan menjaga kepercayaan masyarakat ketika tekanan keamanan meningkat.
Hubungan pemerintah federal di Baghdad dengan pemerintahan Kurdistan di Erbil menjadi perhatian khusus karena pembagian kewenangan yang tidak diikuti koordinasi efektif dapat menyediakan celah bagi kelompok bersenjata.
Kebutuhan koordinasi tersebut semakin mendesak setelah Deutsche Welle melaporkan bahwa penarikan mencakup pengangkatan sistem pertahanan udara Amerika dari Erbil, sementara Perdana Menteri Kurdistan Masrour Barzani meminta perlindungan Baghdad terhadap serangan rudal dan drone dari Iran.
Dalam analisis Yusli, kemampuan Baghdad dan Erbil berbagi informasi serta menjaga wilayah secara bersama akan menjadi indikator penting kedaulatan yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Yusli juga mengingatkan agar Irak dipahami sebagai negara yang memiliki kepentingan sendiri, bukan semata arena perebutan pengaruh Amerika dan Iran.
Ia menggunakan kerangka omnibalancing Steven David untuk menjelaskan bahwa pemimpin negara perlu menghadapi tekanan internasional sekaligus ancaman domestik ketika menentukan kebijakan luar negeri.
Dalam pembacaan tersebut, kerja sama Baghdad dengan Washington pada bidang tertentu dan akomodasi terhadap Teheran pada persoalan lain dapat menjadi strategi mempertahankan stabilitas pemerintahan serta ruang gerak negara.
Karena itu, Yusli menilai narasi tentang kemenangan Iran dan narasi tentang pemulihan kedaulatan Irak sama-sama perlu diuji melalui perkembangan nyata setelah penarikan.
“Keduanya masuk akal, tetapi keduanya juga terlalu sederhana jika diperlakukan sebagai kepastian,” katanya.
Ia mengangkat pengalaman kemunduran Inggris dari Timur Tengah setelah Perang Dunia II sebagai perbandingan historis bahwa berkurangnya pengaruh kekuatan besar biasanya diikuti persaingan baru untuk menentukan tatanan kawasan.
Perbandingan tersebut, menurut Yusli, mengingatkan bahwa ruang pengaruh akan segera diisi oleh aktor yang memiliki organisasi, sumber daya, dan kemampuan politik paling siap.
Sementara Thaufan menekankan nilai pembebasan dari dominasi asing, Yusli menyoroti pekerjaan kelembagaan yang diperlukan agar pembebasan itu menghasilkan kendali nasional yang bertahan.
Kedua pandangan tersebut bertemu pada kebutuhan memperkuat lembaga Irak agar keputusan keamanan, diplomasi, dan pembangunan dapat dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakatnya.
Kerja sama internasional yang disepakati Baghdad dapat membantu proses itu melalui peningkatan kemampuan nasional, dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas.
Bagi Indonesia, Yusli melihat pelajaran bahwa kemandirian negara membutuhkan institusi yang mampu mengelola tekanan eksternal dan konflik internal tanpa terus bergantung pada penyangga dari luar.
“Ia baru menjadi nyata ketika institusi domestik mampu mengelola keamanan, tekanan eksternal, dan konflik internal tanpa selalu membutuhkan penyangga dari luar,” ujarnya.
Bagi masyarakat Irak, keberhasilan babak baru tersebut akhirnya akan terlihat pada jalan yang aman, sekolah yang tetap terbuka, pekerjaan yang berkelanjutan, dan perlindungan negara terhadap warga dari kekerasan siapa pun pelakunya.