Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namanya tercatat dalam evaluasi kinerja IndexPolitica pada September 2026 dan survei kepuasan publik, sementara Poltracking memotret bidang kementerian yang dinilai perlu dievaluasi.
SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, putra Bone, Sulawesi Selatan, mencatat skor tertinggi dalam dua pengukuran berbeda terhadap kinerja menteri.
Ia memperoleh nilai 91 dalam Government Performance Assessment IndexPolitica September 2026 dan tingkat kepuasan publik 84,9 persen dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2025.
Capaian itu muncul bersamaan dengan hasil survei Poltracking Indonesia yang menempatkan Bidang Pangan dalam daftar bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian terkait reshuffle, dengan angka 6,8 persen.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr. Arief Wicaksono, S.IP., M.A., mengingatkan ketiga data tersebut mengukur objek yang berbeda.
“Dari naskah di atas sudah bisa disimpulkan bahwa kinerja tidak bisa diukur dengan opini. Demikian pula sebaliknya. Tidak bisa kita mengupas mangga dengan pisau daging. Tidak apple to apple,” ujar Arief kepada SulawesiPos.com, Selasa (22/9/2026).
IndexPolitica menempatkan Amran di urutan pertama dengan skor 91.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan nilai 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.
Penilaian IndexPolitica menggunakan sejumlah indikator berbasis bukti untuk membaca capaian kinerja kementerian.
Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pejabat yang dinilai responden.
Dalam daftar Indikator, Amran meraih 84,9 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 84,5 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 84,1 persen, Menteri Agama Nasaruddin Umar 83,4 persen, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 82,9 persen.
Menurut Arief, perbedaan angka dari dua lembaga masih dapat dipahami apabila fenomena, parameter, dan metode yang digunakan sama.
Namun, hasilnya berpotensi bias ketika objek dan cara pengukurannya berbeda.
“Sebaiknya para pollster menyamakan dulu persepsi untuk secara bersama mengukur parameter yang sama. Ketika hasilnya berbeda, itu masih wajar saja karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya,” katanya.
Ia menambahkan, “Jika fenomenanya sama, ukurannya sama, metodologinya sama, kemungkinan hasilnya akan kurang lebih sama. Nah, ini contoh dua pollster mengukur fenomena yang sama, dengan pisau yang sama. Hasilnya bisa beda, tapi tidak terpaut jauh, karena ada MoE atau margin of error juga.”
Arief menilai posisi Amran dalam dua pengukuran tersebut menunjukkan capaian yang layak diapresiasi.
Ia juga menolak anggapan bahwa Amran tidak populer.
“Siapa bilang Pak Mentan tidak populer? Beliau populer kok. Itu buktinya masuk dalam lima besar pengukuran kinerja menteri kabinet,” ujarnya.
Menurut Arief, sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, capaian Amran patut menjadi perhatian masyarakat daerah.
“Sebagai orang Sulsel, kita patut berbangga atas capaian ini. Tidak mudah untuk bisa dalam posisi tersebut,” lanjutnya.
Namun, ia meminta angka 6,8 persen dalam survei Poltracking tidak langsung diarahkan sebagai penilaian terhadap kinerja pribadi Amran.
Kategori Bidang Pangan, kata dia, mencakup ruang yang luas, mulai dari pertanian dan agraria hingga teknologi serta ketahanan pangan.
“Saya lebih fokus ke size atau skala kategorinya. Bidang Pangan itu kan besar dan luas. Di dalamnya ada pertanian dan agraria, ada juga teknologi pangan, ada juga soal ketahanan pangan,” jelas Arief.
Ia menilai survei tersebut seharusnya memerinci bidang yang dimaksud agar kesimpulannya tidak melebar.
“Kelemahan survei Poltracking adalah tidak membreakdown bidang-bidang itu. Jadinya bias ke mana-mana, apalagi isunya reshuffle, tentu kurang valid jatuhnya,” katanya.
Arief menegaskan survei hanya dapat digunakan untuk membaca persepsi publik, bukan menentukan perubahan susunan kabinet.
“Yang paling penting adalah, reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden, sebagai atasan langsung para menteri. Tidak serta-merta kemudian disandarkan oleh hasil survei sebuah lembaga manapun,” tegasnya.
Dengan demikian, tiga hasil pengukuran yang muncul dalam pembahasan Amran perlu ditempatkan dalam konteks masing-masing.
Skor 91 IndexPolitica merupakan hasil penilaian kinerja dengan indikator yang ditetapkan lembaga tersebut.
Kepuasan publik 84,9 persen dari Indikator Politik Indonesia menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja Amran.
Sementara angka 6,8 persen dari Poltracking berkaitan dengan persepsi responden mengenai bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam konteks reshuffle, bukan penilaian langsung terhadap kinerja pribadi Amran.