BRICS menghadapi ujian geopolitik di tengah perang Iran, ancaman energi global, dan menguatnya peran Global South. (Ilustrasi: ChatGPT)
SulawesiPos.com – KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India, menjadi ujian serius bagi kemampuan kelompok negara-negara Global South mengubah kekuatan ekonomi menjadi pengaruh geopolitik, terutama ketika perang Iran–Amerika Serikat memaksa sebelas negara dengan kepentingan berbeda mencari titik temu.
Sementara, pakar hubungan internasional Universitas Hasanuddin, Dr. Patrice Lumumba, M.A., menilai keragaman kepentingan internal merupakan kekuatan sekaligus “duri dalam daging” yang dapat menyulitkan BRICS membangun konsensus.
Pandangan itu disampaikan Patrice Lumumba ketika dihubungi jurnalis SulawesiPos pada Minggu (13/9/2026), untuk menganalisis Deklarasi New Delhi yang sehari sebelumnya menyerukan “pengendalian diri maksimum” dalam eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Pada hakikatnya, BRICS pada awal perkembangannya lebih berorientasi pada kerja sama ekonomi dan perdagangan, sehingga kepentingan ekonomi dapat dipandang sebagai fondasi utamanya, sedangkan isu energi, politik, keamanan, militer, dan perdamaian berkembang semakin penting seiring perubahan geopolitik dunia,” kata Patrice.
Penjelasan tersebut perlu ditempatkan dalam evolusi BRICS, karena istilah BRIC pertama kali diperkenalkan ekonom Goldman Sachs Jim O’Neill pada 2001 untuk menggambarkan potensi ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China, sebelum negara-negara itu membentuk forum politik antarpemerintah pada 2009 dan kemudian menerima Afrika Selatan pada 2011.
BRICS selanjutnya berkembang jauh melampaui forum ekonomi dengan agenda reformasi tata kelola global, pembangunan, keuangan, perdagangan, keamanan internasional, teknologi, energi, lingkungan, kesehatan, dan kerja sama antarmasyarakat.
Ekspansi terbaru bahkan membuat BRICS semakin heterogen setelah Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab dan sejumlah anggota baru bergabung dalam beberapa tahun terakhir, disusul Indonesia sebagai anggota penuh pada 2025.
Menurut Patrice, perluasan tersebut meningkatkan bobot ekonomi dan politik BRICS, tetapi pada saat bersamaan membawa semakin banyak kepentingan nasional dan persoalan geopolitik ke dalam satu meja perundingan.
“Di Timur Tengah terdapat Iran, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab yang mempunyai kepentingan strategis dan persepsi keamanan yang tidak selalu sama, sementara di Eropa berlangsung perang Rusia–Ukraina dengan dukungan besar Amerika Serikat dan negara-negara NATO kepada Ukraina,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kawasan Indo-Pasifik juga menjadi arena persaingan strategis Amerika Serikat dan China, sementara Rusia membangun kemitraan strategis yang semakin erat dengan Beijing.
“Dengan demikian, baik secara langsung maupun melalui konflik dan rivalitas yang melibatkan mitra masing-masing, di dalam BRICS terdapat semacam ‘duri dalam daging’ berupa perbedaan kepentingan geopolitik yang terus membayangi kelompok ini dan membuat konsensus tidak selalu mudah dicapai,” kata Patrice.
Analisis tersebut terlihat dalam KTT New Delhi ketika Iran dan UEA akhirnya menerima deklarasi bersama mengenai perang Timur Tengah meskipun keduanya sebelumnya memiliki perbedaan tajam dalam membaca konflik tersebut.
Reuters melaporkan pada 12 September bahwa Deklarasi New Delhi menyerukan pengendalian diri maksimum, perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta perlindungan terhadap perdagangan dunia, rantai pasok, arus energi, dan keamanan maritim.
Kemampuan mencapai kompromi justru penting karena BRICS bekerja melalui konsensus, sehingga semakin banyak anggota berarti semakin luas representasi Global South, tetapi sekaligus semakin rumit proses mempertemukan kepentingan nasional mereka.
Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi tersebut memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks heterogenitas BRICS: keragaman memperbesar legitimasi representatifnya, tetapi keragaman yang sama meningkatkan biaya politik untuk mencapai kesepakatan.
Patrice karena itu melihat BRICS bukan sebagai aliansi militer dengan kepentingan keamanan tunggal seperti NATO, melainkan sebagai forum negara-negara berdaulat yang dapat bekerja sama pada satu isu sambil berbeda tajam pada isu lainnya.
Perang Iran menjadi contoh paling aktual karena Iran duduk sebagai anggota BRICS, sedangkan beberapa anggota Teluk mempertahankan hubungan keamanan dan ekonomi yang kuat dengan Amerika Serikat.
Pertemuan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed di sela KTT menjadi pertemuan tingkat tinggi kedua pihak sejak konflik dimulai dan membahas deeskalasi, stabilitas kawasan, perdamaian serta pembangunan.
Bagi Patrice, kenyataan bahwa negara-negara dengan kepentingan berbeda masih mampu duduk bersama justru menunjukkan fungsi lain BRICS yang semakin relevan, yakni sebagai ruang komunikasi politik ketika hubungan internasional mengalami polarisasi.
Namun ia mengingatkan bahwa kemampuan menghasilkan deklarasi tidak otomatis berarti BRICS telah memiliki kapasitas untuk menghentikan perang.
“BRICS dapat menyerukan perdamaian, membangun komunikasi, dan menciptakan tekanan moral maupun diplomatik, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemauan politik negara-negara yang berkonflik serta kemampuan anggota BRICS menerjemahkan konsensus menjadi langkah nyata,” ujarnya.
Di New Delhi, Presiden China Xi Jinping memang menyerukan BRICS memainkan peranan lebih besar dalam perdamaian Timur Tengah, sementara Narendra Modi menegaskan kelompok tersebut tidak dibangun untuk melawan pihak tertentu dan mendorong Global South menjadi pembentuk aturan dunia, bukan sekadar penerimanya.
Dengan demikian, perkembangan BRICS memperlihatkan pergeseran dari forum yang sangat identik dengan ekonomi negara berkembang menuju arena diplomasi multilateral yang semakin berhadapan dengan persoalan perang, sanksi, energi, keamanan maritim, reformasi lembaga internasional, dan fragmentasi perdagangan dunia.
Bagi Indonesia, Patrice melihat keputusan bergabung dengan BRICS terutama harus dibaca melalui kepentingan ekonomi, perdagangan, pembangunan, dan pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Bagi Indonesia, kepentingan utama bergabung dengan BRICS tetap harus diletakkan pada manfaat ekonomi dan perdagangan, sekaligus sebagai manifestasi politik luar negeri bebas aktif,” kata Patrice.
Ia menilai keanggotaan tersebut tidak seharusnya diterjemahkan sebagai perubahan orientasi Indonesia menjadi anti-Amerika Serikat, anti-Eropa, ataupun otomatis berpihak kepada China dan Rusia.
Justru prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan BRICS sambil mempertahankan hubungan produktif dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, ASEAN, negara-negara Timur Tengah, dan mitra internasional lainnya.
Posisi seperti itu semakin penting karena BRICS sendiri bukan entitas yang homogen, sebagaimana terlihat dari India yang bekerja sama dalam BRICS dengan China dan Rusia tetapi tetap mempertahankan hubungan strategis luas dengan negara-negara Barat.
Pertemuan Modi dan Xi di New Delhi bahkan menunjukkan bagaimana BRICS dapat menjadi ruang untuk mengelola rivalitas, karena kedua pemimpin membicarakan pemulihan hubungan ekonomi dan transportasi meskipun sengketa perbatasan dan persoalan strategis kedua negara belum sepenuhnya selesai.
Bagi Indonesia, peluang tersebut berarti keanggotaan BRICS idealnya diarahkan pada diversifikasi pasar ekspor, investasi berkualitas, ketahanan pangan dan energi, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan posisi tawar negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global.
Pada saat yang sama, Jakarta perlu mempertahankan otonomi strategis agar kepentingan ekonomi tidak menyeret Indonesia ke dalam rivalitas kekuatan besar yang bertentangan dengan prinsip bebas aktif.
Patrice melihat dinamika tersebut pada akhirnya akan menentukan apakah BRICS hanya menjadi kumpulan negara besar dengan kepentingan berbeda atau berkembang menjadi kekuatan konstruktif dalam tatanan internasional multipolar.
“BRICS akan menjadi semakin berarti apabila mampu mengelola perbedaan internalnya dan mengubah kekuatan ekonomi menjadi kemampuan membangun perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Deklarasi New Delhi menunjukkan ujian itu sedang berlangsung karena Iran dan UEA yang memiliki perbedaan kepentingan tetap menyetujui bahasa bersama mengenai deeskalasi, perlindungan warga sipil, kedaulatan negara, perdagangan, energi, dan keamanan maritim.
Keberhasilan diplomasi semacam itu belum dapat disebut sebagai penyelesaian konflik, tetapi mempunyai nilai karena menyediakan kanal komunikasi di tengah sistem internasional yang semakin terfragmentasi.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mempunyai peluang lebih besar daripada sekadar menjadi anggota tambahan BRICS, yakni memainkan peran sebagai “global bridge” yang mempertemukan kepentingan Global South dengan negara maju, menghubungkan BRICS dengan ASEAN, dan mendorong penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional serta diplomasi.
Jika BRICS ingin memperoleh legitimasi lebih besar di mata masyarakat dunia, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukanlah seberapa keras kelompok itu menantang Barat, melainkan seberapa jauh kekuatan ekonomi dan politiknya dapat digunakan untuk mencegah perang, melindungi manusia, memperkecil ketimpangan, menjaga perdagangan yang adil, dan menciptakan tatanan dunia yang lebih damai.
Bagi Indonesia, itulah ruang strategis politik bebas aktif pada era multipolar: bukan memilih antara Barat dan BRICS, melainkan memastikan kehadirannya di BRICS memberi manfaat bagi kepentingan nasional sekaligus perdamaian dan kemanusiaan dunia. (Ali)