Petugas BPBD Kota Makassar membagikan air bersih pada warga yang terdampak, di daerah Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Makassar, Kamis (10/9/2026).
SulawesiPos.com – Sejumlah krisis kebutuhan dasar yang melanda Kota Makassar dan sekitarnya belakangan ini, mulai dari kelangkaan BBM, krisis air bersih, pemadaman listrik bergilir, hingga sulitnya memperoleh gas LPG 3 kg, dinilai bukan sekadar persoalan kendala teknis semata.
Rangkaian masalah ini dipandang sebagai tekanan sosial berat yang menguji daya tahan masyarakat sekaligus kapabilitas tata kelola Pemerintah Kota Makassar.
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Hariashari S.Sos, M.Si, menilai bahwa akumulasi persoalan logistik dan utilitas publik tersebut telah bermutasi menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga warga.
“Berkaitan dengan persoalan di Kota Makassar, saya melihat ini bukan hanya sebagai gangguan teknis saja, tetapi bisa menjadi tekanan sosial bagi masyarakat, seperti menguji daya tahan rumah tangga, komunitas, hingga tata kelola pemerintah kota,” ujar Hariashari.
Menurutnya, kelangkaan energi dan air bersih secara langsung memaksa masyarakat merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan harian alternatif. Kondisi ini pada gilirannya mempertegas jurang ketimpangan sosial di tengah warga perkotaan.
Kelompok menengah ke atas dinilai relatif memiliki sumber daya memadai untuk mencari substitusi pribadi, seperti membeli air tangki komersial, beralih ke bahan bakar nonsubsidi, atau menggunakan genset saat listrik padam. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah berada pada posisi paling rentan karena sepenuhnya bergantung pada layanan publik dan komoditas bersubsidi.
“Beban akan cenderung jauh lebih berat bagi mereka yang sumber dayanya terbatas. Di titik ini terlihat jelas konsep kerentanan sosial perkotaan: siapa yang paling terdampak, siapa yang mampu beradaptasi, serta siapa yang memiliki akses ke alternatif kebutuhan,” tuturnya.
Selain tekanan ekonomi, Hariashari mengingatkan adanya potensi erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sebagai penjamin layanan dasar masyarakat. Jika penanganan lamban, krisis berulang ini berisiko memicu kecemasan kolektif dan kekecewaan luas.
Terkait aspek resiliensi, Hariashari mengimbau warga agar tetap tenang dan adaptif dengan menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien selama masa kelangkaan. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar terletak pada resiliensi tingkat institusi, khususnya pemerintah kota.
“Pemerintah harus proaktif sebagai penyedia layanan. Hal paling krusial, pemkot harus memegang data konkret mengenai siapa saja kelompok rentan yang paling terdampak kondisi ini agar intervensi bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.