ILUSTRASI. Penyajian MBG di dapur SPPG (foto: BGN.go.id)
SulawesiPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penutupan dilakukan setelah BGN melakukan verifikasi terhadap puluhan ribu penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ribuan SPPG tersebut belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.
Dengan demikian, persoalannya bukan karena dapur telah mendaftar tetapi tidak memenuhi persyaratan, melainkan belum mengajukan pendaftaran sama sekali.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Penutupan tersebut sekaligus diikuti investigasi untuk memastikan dapur-dapur yang melayani MBG memenuhi ketentuan higiene, sanitasi, keamanan gizi, dan keselamatan penerima manfaat.
BGN sebelumnya mencatat 27.485 dapur dalam data awal. Setelah dilakukan penyisiran, jumlah SPPG yang masuk dalam hasil verifikasi sementara menjadi 27.022 unit.
Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.
Sudaryono menegaskan, kepatuhan terhadap standar SLHS dan sanitasi merupakan syarat wajib dalam penyelenggaraan dapur MBG.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” ujarnya.
Dari 1.999 SPPG yang ditutup sementara, sebanyak 351 unit berada di Wilayah I, 1.417 unit di Wilayah II, dan 231 unit di Wilayah III.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegas Sudaryono.
Penutupan sementara tersebut menjadi bagian dari langkah BGN untuk memastikan operasional dapur MBG memenuhi standar yang ditetapkan sebelum kembali melayani penerima manfaat.
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam cakupan Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III. Wilayah ini mencakup sejumlah provinsi di kawasan Indonesia timur, termasuk Sulsel.
Dalam kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026, operasional sejumlah SPPG di wilayah Indonesia timur juga pernah dihentikan karena persoalan pemenuhan standar sanitasi.
Di Sulsel, saat itu tercatat 136 unit SPPG yang masuk dalam kebijakan penghentian operasional.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1221/D.TWS/03/2026 yang diteken Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan pada 31 Maret 2026.
SPPG yang terdampak tersebar di sejumlah daerah, antara lain Barru, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Kepulauan Selayar, Makassar, Palopo, Luwu Timur, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Wajo, Takalar, Luwu Utara, dan Maros.