Focus Group Discussion (FGD) ke-2 TEP 2026 Unhas bertajuk Social Mapping yang digelar di Aula Koramil Kawasan Transmigrasi Weri–Saharey, Kamis (3/9/2026).
SulawesiPos.com – Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 Universitas Hasanuddin (Unhas) memetakan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di kawasan transmigrasi Weri–Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) ke-2 bertajuk Social Mapping yang digelar di Aula Koramil Kawasan Transmigrasi Weri–Saharey, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan mengangkat tema “Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Lokal dan Masyarakat Nusantara melalui Pendampingan Ekonomi Kolaboratif di Kawasan Transmigrasi Weri–Saharey, Papua Barat”.
FGD berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIT dan diikuti 25 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah distrik dan kampung, dewan adat, BUMKam, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat lokal dan transmigran.
Kegiatan tersebut digagas TEP 2026 Unhas di bawah kepemimpinan Dr. Sawedi Muhammad, S.Sos., M.Sc. Sementara pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan Nur Vidiah Rachmadani bersama Andi Farhan Fauzi, Vilia Glaudya Paays, Azzahra Zainal, dan Sudirman M.
Kepala Distrik Fakfak Timur, Gani Samai, S.E., mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.
Menurutnya, perubahan pola pikir, inovasi, serta kemampuan mengelola potensi lokal menjadi bagian penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Peningkatan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan kemauan masyarakat untuk berinovasi. Kita harus mulai meninggalkan pola konvensional dan terbuka pada peluang baru. Inovasi tidak harus rumit atau mahal, melainkan dimulai dari perubahan cara bekerja, cara mengolah komoditas agar bernilai tambah, dan cara membangun kerja sama melalui BUMKam yang profesional,” tegas Gani Samai.
Narasumber Ahli Unhas, Andi Nurlela, S.Sos., M.Si., turut mendorong masyarakat agar lebih adaptif terhadap perubahan.
Ia menilai etos kerja dan sikap proaktif diperlukan agar program pendampingan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Kampung Weri, Marteen Fuad, menyoroti persoalan lain, yakni belum optimalnya pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
“Sumber daya alam kita berlimpah, tetapi belum menghasilkan nilai tambah optimal karena keterbatasan keterampilan pengolahan, manajemen usaha, dan pemasaran. Di sinilah BUMKam harus difungsikan secara tepat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jembatan penggerak ekonomi yang dikelola transparan demi kepentingan warga,” tutur Marteen Fuad.
Dalam sesi pemetaan sosial, sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat mengemuka.
Pertama, persoalan akses jalan dan lingkungan.
Perwakilan Dewan Adat, Mince Gosgos, menyoroti rusaknya jalur transportasi darat menuju Kampung Weri dan Saharey.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya angkut hasil bumi menuju pasar di luar kampung.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampung serta memperluas keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan pelatihan.
Kedua, tata kelola BUMKam Saharey.
Sekretaris BUMKam Kampung Saharey, Abdul Samay, mengungkapkan badan usaha kampung yang telah dibentuk belum berjalan produktif.
Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan modal awal, kurangnya kekompakan pengurus, serta belum adanya mekanisme penyerapan hasil panen yang dinilai menguntungkan masyarakat dan BUMKam.
Akibatnya, sebagian petani dan nelayan memilih menjual langsung hasil komoditas mereka ke kota.
Ketiga, minimnya wadah kreativitas pemuda.
FGD juga menemukan belum aktifnya organisasi kepemudaan di kampung.
Keterbatasan fasilitas olahraga dan pelatihan keterampilan membuat potensi generasi muda belum terwadahi secara optimal.
Forum kemudian menilai perlu ada kelompok pemuda yang memiliki program mandiri di bidang sosial, olahraga, hingga ekonomi kreatif.
Keempat, keterbatasan nilai tambah komoditas dan akses pasar.
Melimpahnya hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat. Salah satu persoalannya adalah komoditas masih banyak dijual dalam bentuk mentah.
Karena itu, pendampingan pascapanen serta penguatan akses pasar menjadi bagian dari rekomendasi yang disusun tim.
Hasil social mapping tersebut selanjutnya menjadi pijakan TEP Tim 16 Unhas untuk memasuki tahap intervensi berikutnya.
Empat strategi yang dirumuskan meliputi:
Koordinator TEP Tim 16, Nur Vidiah Rachmadani, mengapresiasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat selama proses pemetaan.
Seluruh temuan dalam FGD akan dirumuskan menjadi dokumen kerja resmi yang selanjutnya disinkronkan dengan program instansi teknis terkait di Kabupaten Fakfak.
Dokumen tersebut akan menjadi salah satu pijakan sebelum pelaksanaan pelatihan kolaboratif di lapangan.