Kepala BGN Sudaryono.
SulawesiPos.com – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan berada di dapur saat proses pengolahan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada dini hari.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tugas tersebut tidak mengikuti pola jam kerja aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kehadiran kepala SPPG sejak awal proses produksi diperlukan karena waktu operasional dapur berlangsung di luar jam kerja kantor pada umumnya.
Dengan demikian, kepala dapur tidak dapat hanya hadir pada jam kerja reguler pukul 08.00 hingga 17.00.
Mereka harus menyesuaikan waktu kerja dengan dimulainya aktivitas pengolahan makanan di masing-masing SPPG.
“Jam kerja kepala dapur bukan (seperti) ASN PPPK yang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya adalah jam operasional dapur di dini hari itu wajib hadir pada saat pengolahan makanan,” ujar Sudaryono di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Penegasan tersebut disampaikan di tengah upaya BGN menata pelaksanaan MBG, termasuk memastikan penerima manfaat terdata secara lebih terintegrasi.
Data penerima program kini diselaraskan dengan Dapodik, data Kementerian Agama, BKKBN, serta Kementerian Kesehatan.
Selain membenahi operasional dapur yang sudah berjalan, BGN juga menyiapkan perluasan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekitar 1.700 SPPG telah dibangun di sejumlah kawasan yang menjadi sasaran perluasan, termasuk Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
Dari jumlah tersebut, sekitar 284 dapur disebut sudah siap dioperasikan. Namun, BGN masih perlu menyiapkan regulasi sebelum dapur-dapur tersebut mulai melayani penerima manfaat.
“3T akan menjadi prioritas kita. Di daerah-daerah yang jauh yang betul-betul membutuhkan kita juga prioritaskan. Beberapa dapurnya sudah ada,” kata Sudaryono.
BGN akan menerbitkan aturan terkait operasional MBG di wilayah tersebut agar pelaksanaan program memiliki landasan regulasi yang jelas sebelum dimulai.