Ilustrasi Trump merestui Pakta Makkah saat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memperkuat pertahanan kolektif regional
SulawesiPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (16/8/2026) menyambut Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Makkah pada 7 Agustus 2026 karena menilai mekanisme pertahanan kolektif tersebut menjadi langkah penting bagi negara-negara Asia Barat untuk meningkatkan kemampuan melindungi diri.
Trump menyampaikan dukungan itu melalui akun Truth Social sekitar 10 hari setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani perjanjian tersebut.
“Senang sekali melihat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akhirnya menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah,” tulis Trump.
Menurut Trump, kesepakatan tersebut memperlihatkan negara-negara Asia Barat mulai mendekat dan membangun kemampuan pertahanan yang lebih berarti.
Ia juga mengucapkan selamat kepada para pemimpin ketiga negara.
“Ini adalah langkah pertama yang besar, berani, dan penting,” tegas Trump.
Perjanjian Makkah menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Ketentuan itu bertujuan memperkuat daya tangkal kolektif terhadap setiap tindakan agresi.
Ketiga negara juga berkomitmen meningkatkan seluruh aspek kerja sama pertahanan.
Pernyataan bersama resmi menegaskan bahwa perjanjian tersebut ditujukan untuk memperkuat keamanan kolektif serta memajukan perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional maupun internasional.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan prinsip pertahanan bersama itu selaras dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal tersebut mengakui hak setiap negara untuk melakukan pembelaan diri secara individual maupun kolektif apabila menghadapi serangan bersenjata.
Pakistan juga menegaskan bahwa perjanjian itu bersifat defensif dan tidak diarahkan kepada negara tertentu.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyampaikan penjelasan serupa dengan menekankan bahwa pakta tersebut bukan instrumen untuk menyerang Iran ataupun negara lain.
Prinsip serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua membuat Perjanjian Makkah sering dibandingkan dengan Pasal 5 Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
Namun, kemiripan prinsip tersebut belum otomatis menjadikan aliansi tiga negara itu sebagai “NATO Islam”.
NATO memiliki struktur komando terpadu, prosedur konsultasi permanen, perencanaan operasi, standardisasi persenjataan, serta sistem pertahanan kolektif yang dibangun selama puluhan tahun.
Perjanjian Makkah masih memerlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar komitmen politik dapat diterjemahkan menjadi kemampuan operasional.
Bentuk bantuan juga tidak selalu berarti pengiriman pasukan karena dapat mencakup pertukaran intelijen, pertahanan udara, dukungan logistik, keamanan siber, pelatihan, atau bantuan persenjataan.
Bahkan Pasal 5 NATO memberikan ruang bagi setiap anggota untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga respons militer tidak berlangsung secara otomatis dalam bentuk yang seragam.
Karena itu, kekuatan Perjanjian Makkah akan bergantung pada prosedur konsultasi, rantai komando, tingkat kesiapan, pembagian biaya, dan kesediaan politik setiap anggota ketika krisis benar-benar terjadi.
Arab Saudi membawa kemampuan pembiayaan, pengaruh energi, posisi strategis di Jazirah Arab, serta hubungan pertahanan luas dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Turki membawa angkatan bersenjata berpengalaman, keanggotaan NATO, industri pertahanan yang berkembang, serta kemampuan produksi pesawat nirawak, kendaraan tempur, kapal perang, dan sistem elektronik.
Pakistan membawa jumlah personel militer besar, pengalaman operasi, hubungan pertahanan lama dengan Arab Saudi, serta posisi strategis yang menghubungkan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat.
Namun, ketiga negara menggunakan sistem persenjataan dari sumber yang berbeda sehingga interoperabilitas menjadi tantangan penting.
Arab Saudi banyak mengoperasikan peralatan buatan Amerika dan Eropa, Pakistan menggunakan kombinasi teknologi Tiongkok dan Barat, sedangkan Turki semakin bergantung pada produksi pertahanan domestiknya.
Perbedaan perangkat komunikasi, amunisi, doktrin, dan sistem komando harus dijembatani melalui latihan gabungan serta standardisasi teknis.
Pemerintah Turki menyebut pengembangan kerja sama dapat mencakup latihan darat, laut, udara, dan siber.
Bidang teknologi baru seperti kecerdasan buatan, peperangan elektronik, sistem tanpa awak, produksi bersama, dan transfer teknologi juga berpotensi menjadi bagian penting kerja sama tersebut.
Status Pakistan sebagai negara bersenjata nuklir menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan hadirnya payung nuklir bagi Arab Saudi dan Turki.
Namun, pernyataan resmi yang dipublikasikan belum memuat jaminan nuklir, mekanisme pemindahan senjata, ataupun pengaturan komando nuklir bersama.
Karena itu, klaim bahwa Perjanjian Makkah secara otomatis memperluas perlindungan nuklir Pakistan kepada dua anggota lainnya belum memiliki dasar resmi.
Kepastian hanya dapat diperoleh melalui teks perjanjian yang lebih lengkap, protokol pelaksanaan, atau pernyataan eksplisit pemerintah ketiga negara.
Dukungan Trump memperlihatkan Washington secara terbuka menerima upaya para mitranya membangun kemampuan pertahanan regional yang lebih mandiri.
Namun, kemunculan pakta tersebut juga mencerminkan kegelisahan mengenai kemampuan dan konsistensi Amerika Serikat dalam menjamin keamanan mitranya di Asia Barat.
Arab Saudi tetap menjadi mitra pertahanan utama Washington dan menampung personel militer Amerika Serikat.
Turki merupakan anggota NATO sejak 1952, sedangkan Pakistan selama beberapa dekade menjalin kerja sama keamanan dengan Washington meskipun hubungan keduanya mengalami pasang surut.
Pembentukan poros pertahanan trilateral karena itu tidak serta-merta memutus hubungan ketiga negara dengan Amerika Serikat.
Pakta tersebut lebih tepat dibaca sebagai strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan kepada satu kekuatan eksternal.
Nilai strategis Perjanjian Makkah belum hanya ditentukan oleh besarnya deklarasi politik para pemimpin.
Keberhasilannya akan diukur melalui latihan gabungan, pertukaran intelijen, kesiapan pertahanan udara, koordinasi keamanan maritim, dan kemampuan merespons krisis tanpa memperbesar konflik.
Pakta tersebut juga perlu menjaga keseimbangan agar tidak dipersepsikan sebagai blok sektarian yang dapat mempertajam ketegangan Sunni–Syiah.
Komunikasi terbuka dengan Iran dan negara-negara tetangga tetap diperlukan untuk mencegah salah perhitungan militer.
Diplomasi, sistem peringatan dini, jalur komunikasi darurat, dan pengendalian persenjataan harus berjalan bersama penguatan kekuatan militer.
Perjanjian Makkah dapat menjadi fondasi baru arsitektur keamanan Asia Barat apabila benar-benar diarahkan untuk membangun daya tangkal, mencegah agresi, dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik secara damai.
Pada akhirnya, pakta pertahanan yang kuat bukanlah pakta yang paling cepat membawa anggotanya ke medan perang, melainkan pakta yang paling efektif mencegah perang terjadi. (Ali)