Delapan agen AI menyerbu sistem pemerintah Taiwan, mencuri ribuan data kepegawaian, sekaligus mengancam jaringan energi dan keselamatan nuklir melalui serangan siber terkoordinasi lintas batas. (Ilustrasi: ChatGPT).
SulawesiPos.com – Kementerian Urusan Digital Taiwan menyatakan pada Kamis (13/8/2026) bahwa lembaga-lembaga pemerintahnya menjadi sasaran serangan siber “abnormal” dari luar negeri yang terdeteksi sejak 20 Juli 2026, ketika peretas memadukan kendali manusia dengan agen kecerdasan buatan untuk mencari celah, mengubah jalur penyusupan, dan menyerang sejumlah sistem secara serentak, sebagaimana diberitakan The Guardian pada tanggal yang sama.
Unit pemantauan keamanan siber Taiwan mendeteksi aktivitas tersebut sejak tahap awal, kemudian Institut Keamanan Siber Nasional menerbitkan serangkaian peringatan sambil menyelidiki sumber, metode, sasaran, dan dampaknya.
Pemerintah Taiwan tidak memublikasikan seluruh perincian teknis karena alasan kerahasiaan, tetapi memastikan bahwa unit-unit terdampak telah melakukan penanganan dan memperkuat pemantauan sistem untuk menghalangi serangan lanjutan.
Perusahaan keamanan siber Israel, Dream, yang lebih dahulu mengidentifikasi operasi itu, menyebut para penyerang menggunakan agen AI sumber terbuka untuk membangun perangkat peretasan nyaris otonom yang bekerja menyerupai sebuah tim siber terkoordinasi.
Hasil penelitian Dream yang dikutip Financial Times menunjukkan sebanyak delapan agen AI dapat beroperasi secara bersamaan dengan pembagian tugas untuk memetakan sistem, menebak kata sandi, mencari kerentanan, mengumpulkan informasi, dan mengubah metode ketika upaya penyusupan terhalang.
Sistem tersebut dilaporkan memetakan struktur 21 jaringan pemerintahan, menyeleksi jalur masuk yang paling menjanjikan, dan terus menyesuaikan prioritas serangan berdasarkan informasi yang diperoleh selama operasi.
Sedikitnya 85 akun pengguna pemerintah berhasil dibobol dan lebih dari 2.500 catatan kepegawaian diekstraksi sebelum pemindaian diperluas menuju badan keselamatan nuklir serta sedikitnya tujuh perusahaan sektor energi.
Laporan terpisah menyebut jumlah dokumen kepegawaian yang dicuri mencapai 2.564 catatan bersama sebuah basis data pengguna, tetapi angka tersebut berasal dari temuan Dream dan belum dijabarkan secara terbuka oleh pemerintah Taiwan.
Operasi ini dianggap penting karena AI tidak hanya dipakai untuk menulis kode atau membantu analisis, tetapi menjalankan bagian besar rangkaian serangan—mulai dari pengintaian, pengujian kerentanan, pemilihan sasaran, hingga penyesuaian taktik—dengan campur tangan manusia yang lebih sedikit.
Kerangka serangan itu dilaporkan menggunakan agen AI sumber terbuka Hermes dan OpenClaw, yang kemudian mengoordinasikan sejumlah subagen dengan sasaran serta pekerjaan berbeda.
Para peneliti menemukan indikasi bahwa pengamanan bawaan AI diakali dengan menyamarkan perintah berbahaya sebagai pengujian penetrasi resmi, yaitu kegiatan sah yang biasanya dilakukan pakar keamanan untuk menemukan kelemahan sistem atas persetujuan pemiliknya.
Penyamaran tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar model AI karena mesin dapat kesulitan membedakan pengujian keamanan yang sah dari operasi peretasan apabila perintah, konteks, dan perangkat pendukungnya direkayasa secara meyakinkan.
Kendati demikian, peneliti keamanan Semgrep, Cris Thomas, mengingatkan bahwa serangan itu tidak sepenuhnya otonom karena manusia tetap menentukan sasaran, menetapkan tujuan, memberikan instruksi, dan mengendalikan arah operasinya.
Istilah “otonom” karena itu tidak berarti AI bertindak dengan kehendak sendiri, melainkan perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak tahapan teknis, bertukar hasil antarsubagen, dan menyesuaikan taktik tanpa menunggu perintah manusia pada setiap langkah.
Keunggulan utama agen AI bagi peretas bukan hanya kecanggihannya, melainkan kemampuannya melakukan pekerjaan berulang dalam kecepatan tinggi dan menyerang banyak sasaran secara paralel dengan biaya lebih rendah.
Pejabat Taiwan tidak secara resmi menuduh China sebagai pelaku, sedangkan Dream juga belum mengaitkan operasi tersebut dengan kelompok peretas tertentu sehingga identitas penyerang belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Dugaan hubungan dengan China muncul karena komunikasi internal pelaku menggunakan aksara Han sederhana yang lazim digunakan di China daratan, sedangkan hasil analisis terhadap sasaran menggunakan aksara tradisional yang umum dipakai di Taiwan.
Bukti kebahasaan itu dapat menjadi salah satu petunjuk atribusi, tetapi tidak cukup untuk membuktikan identitas penyerang karena bahasa, zona waktu, infrastruktur internet, dan jejak perangkat lunak dapat sengaja dipalsukan untuk mengecoh penyelidik.
Kementerian Urusan Digital Taiwan hanya memastikan serangan memperlihatkan karakteristik sumber luar negeri serta menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan operasi manual dan bantuan agen AI.
China belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut, sementara Kantor Urusan Taiwan di Beijing juga tidak segera menjawab permintaan komentar media.
Taiwan selama beberapa tahun terakhir menuduh Beijing menjalankan ancaman hibrida melalui latihan militer, disinformasi, tekanan politik, dan serangan siber, sedangkan pemerintah China menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan menolak segala bentuk kemerdekaan pulau tersebut.
Biro Keamanan Nasional Taiwan mencatat serangan siber yang dikaitkannya dengan China terhadap infrastruktur penting termasuk pemerintahan, rumah sakit, perbankan, telekomunikasi, dan energi meningkat enam persen sepanjang 2025 menjadi rata-rata sekitar 2,63 juta serangan per hari.
Sebagian aktivitas siber itu dilaporkan berlangsung beriringan dengan latihan militer di sekitar Taiwan, suatu pola yang dipandang Taipei sebagai upaya menguji kemampuan melumpuhkan layanan publik ketika krisis terjadi.
Serangan tersebut menunjukkan bahwa pertahanan konvensional yang hanya menunggu tanda serangan tidak lagi memadai karena agen AI dapat terus mengganti metode, memperluas sasaran, dan mengulangi percobaan dalam skala yang sulit ditandingi tenaga manusia.
Lembaga pemerintah dan pengelola energi perlu menerapkan autentikasi multifaktor tahan-pengelabuan, membatasi hak akses setiap akun, memisahkan jaringan penting, mengenkripsi data, memperbaiki celah secara cepat, dan memantau perilaku tidak lazim secara waktu nyata.
Basis data kepegawaian juga harus diperlakukan sebagai aset sensitif karena informasi jabatan, nomor kontak, struktur organisasi, dan pola kerja dapat digunakan untuk penipuan identitas, pemerasan, spionase, atau serangan lanjutan yang sangat terarah.
Kemampuan AI yang sama sesungguhnya dapat memperkuat pertahanan dengan menyaring jutaan aktivitas, mendeteksi anomali lebih cepat, mengorelasikan berbagai peringatan, serta membantu petugas memprioritaskan celah yang paling berbahaya.
Perlombaan berikutnya dengan demikian bukan semata-mata antara peretas dan penjaga jaringan, melainkan antara sistem AI penyerang yang terus beradaptasi dan pertahanan manusia-mesin yang harus bereaksi lebih cepat, akurat, serta bertanggung jawab.
Insiden Taiwan menjadi peringatan global bahwa kemajuan AI bersifat ganda karena teknologi yang mempercepat ilmu pengetahuan dan produktivitas juga dapat memperbesar kecepatan, jangkauan, dan daya rusak operasi siber apabila tidak disertai tata kelola serta pengamanan kuat. (Ali)