Opini Djoni Sudjatmoko: Kebijakan Amran di Kementan Bisa Jadi Teladan Penguatan UMKM

SulawesiPos.com – Tulisan opini Dr. R. Djoni Sudjatmoko yang dimuat di kanal Kopi TIMES menempatkan langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai contoh kebijakan yang dinilai berpihak pada petani dan pelaku UMKM, saat arah pembangunan nasional kembali dikaitkan dengan gagasan Ekonomi Pancasila dan target pemerataan kesejahteraan.

Dalam artikel yang ditulis dari Malang itu, Djoni menilai kebijakan di Kementerian Pertanian memperlihatkan upaya konkret memperkuat pelaku usaha kecil di sektor pertanian melalui penataan tata niaga, jaminan pupuk, hingga dukungan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani.

Ia juga mengaitkan arah kebijakan tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara PKB yang dikutip dalam tulisan itu, yakni, “Tidak ada Prabowonomic, yang ada adalah Ekonomi Pancasila.”

Menurut Djoni, salah satu kebijakan yang paling terasa di lapangan ialah kenaikan harga pembelian gabah petani dari sekitar Rp5.000 per kilogram menjadi kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram.

Kebijakan Pertanian Disebut Menyentuh Basis UMKM

Penulis opini itu menekankan bahwa jutaan petani padi pada dasarnya juga merupakan pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan mereka pada kebijakan harga, pupuk, dan efisiensi biaya produksi.

Ia menilai pemberantasan mafia pupuk dan mafia beras menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata niaga yang selama ini merugikan petani kecil.

Bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor kepada kelompok tani juga disebut ikut mendorong produktivitas sekaligus menekan ongkos usaha di tingkat lapangan.

Djoni berpandangan rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran negara tidak berhenti pada fungsi regulator, tetapi ikut bertindak sebagai pelindung kelompok ekonomi yang lemah.

Ia lalu menggarisbawahi bahwa pembelaan terhadap UMKM tidak semestinya berhenti di sektor pertanian, karena pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala akses modal, teknologi, pasar, dan kemampuan manajerial.

Dalam opininya, ia mendorong kementerian lain seperti Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, hingga Kementerian Keuangan untuk merancang kebijakan yang lebih konsisten berpihak pada ekonomi rakyat.

Tulisan itu juga menyinggung forum PWNU Jawa Timur melalui LPNU dan LPPNU bertema “Cangkrukan Ekonomi Pancasila untuk UMKM Naik Kelas” sebagai pengingat bahwa amanat keadilan sosial dan penguatan UMKM dinilai belum terimplementasi merata di semua sektor pemerintahan.