Gempa M 7,1 Guncang Kyushu Jepang, Sejumlah Orang Terluka dan Bangunan Ambruk

SulawesiPos.com – Gempa bumi Magnitudo 7,1 mengguncang Pulau Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 16.27 waktu setempat, memicu laporan sejumlah korban luka, bangunan ambruk, kebakaran, kerusakan jalan serta jembatan, sementara pemerintah Jepang dan otoritas terkait masih mendata dampak lengkap bencana tersebut.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan laporan awal menunjukkan ada warga yang terluka akibat guncangan kuat itu.

Ia menyebut pemerintah masih mengumpulkan data menyeluruh terkait jumlah korban dan kerusakan properti yang ditimbulkan gempa.

“Kami masih melakukan pendataan untuk tingkat cedera dan kerusakan properti, tetapi saya menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang terluka,” kata Takaichi dalam konferensi pers usai gempa.

Hingga Selasa malam, pemerintah Jepang belum merinci jumlah pasti korban luka yang dilaporkan dari wilayah terdampak.

Kerusakan Meluas dan Listrik Padam

Selain korban luka, Takaichi juga mengungkap pemadaman listrik dan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah setelah gempa mengguncang barat daya Jepang.

Ia menambahkan kerusakan tidak hanya mengenai bangunan, tetapi juga menjalar ke infrastruktur jalan dan jembatan.

“Pemadaman listrik dan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, dengan ruas jalanan dan jembatan mengalami kerusakan dan gedung-gedung ambruk,” ujar Takaichi.

Badan Meteorologi Jepang atau JMA sebelumnya melaporkan kekuatan guncangan mencapai skala 7 pada skala intensitas seismik Jepang atau Shindo, yang merupakan level tertinggi dalam sistem tersebut.

Besarnya intensitas gempa ini membuat pemerintah bergerak cepat memantau dampaknya di berbagai wilayah Pulau Kyushu.

Dalam pernyataan terpisah, Otoritas Regulasi Nuklir Jepang menyatakan tidak ada laporan abnormalitas pada pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan terdampak setelah gempa terjadi.

Informasi itu menjadi salah satu perhatian utama karena gempa besar di Jepang kerap memicu kekhawatiran lanjutan terhadap fasilitas vital dan keselamatan publik.