Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berdialog dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta.
SulawesiPos.com – Peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII menyebut Presiden Prabowo Subianto butuh lebih banyak sosok seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dialog di Jakarta, Minggu, 26 Juli 2026
Tetapi Amran langsung menepis anggapan bahwa capaian pangan bisa diselesaikan satu orang dan menegaskan swasembada adalah hasil kerja bersama lintas lembaga, ulama, hingga pemerintah daerah.
Pernyataan peserta itu muncul setelah Amran dinilai berani membenahi persoalan mendasar di sektor pangan.
Dalam forum yang digelar Majelis Ulama Indonesia tersebut, peserta menilai figur seperti Amran dibutuhkan lebih banyak di pemerintahan agar berbagai persoalan bangsa dapat dituntaskan lebih cepat.
“Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang oleh kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai. Bagaimana koordinasi sehingga orang potensial seperti Bapak tidak hanya Bapak satu orang?” tanya peserta.
Amran menjawab capaian di sektor pangan tidak bisa dilepaskan dari kerja kolektif banyak pihak.
Ia menyebut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga MUI menjadi fondasi dalam mendorong target swasembada pangan.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita, termasuk MUI. Kalau bukan MUI yang memberi nasihat, kami tidak mungkin bisa bekerja dengan baik karena kita harus menjadi teladan bagi puluhan ribu pegawai di kementerian. Tidak ada sukses yang bisa berdiri sendiri,” ujar Mentan Amran.
Setelah itu, dialog berkembang ke persoalan tata kelola sawit. Peserta menyampaikan aspirasi petani yang dinilai masih kesulitan menikmati nilai tambah industri karena akses terhadap pabrik pengolahan dinilai dikuasai kelompok besar.
“Banyak keluhan dari para petani sawit. Mereka punya hasil sawit, tetapi tidak punya pabrik minyak goreng karena pabrik-pabrik dikuasai oligarki. Usulan para petani adalah agar di kawasan-kawasan sawit dibangun pabrik-pabrik sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar peserta.
Amran mengatakan pemerintah terus membenahi tata kelola sawit, termasuk menertibkan kawasan yang tidak sesuai ketentuan. Ia menyebut langkah itu bagian dari upaya memastikan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawabnya.
Menurut Amran, pembenahan sawit juga harus dibarengi hilirisasi agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku. Ia menegaskan pemerintah juga sedang menindak dugaan penyimpangan distribusi minyak goreng, mulai dari permainan harga hingga pengurangan isi kemasan.
“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.
Amran menambahkan ironi sempat terjadinya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri padahal Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia menjadi alasan pemerintah memperketat penindakan.
“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.
Forum yang sama juga menyinggung tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih rentan dikuasai perusahaan besar. Menurut Amran, pemerintah sedang menyiapkan model peternakan yang memperkuat posisi masyarakat lewat dukungan sektor hulu seperti pakan dan bibit, sementara usaha hilir dikembangkan oleh peternak kecil.
“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.
Di akhir dialog, Amran juga mengajak pesantren mengambil peran lebih besar dalam ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian, kata dia, menyiapkan dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan hingga bibit komoditas perkebunan strategis.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Amran.