Mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno.
SulawesiPos.com – Mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno mengaku merasa dikriminalisasi usai dipanggil polisi lewat undangan klarifikasi Kortas Tipidkor Polri terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), tetapi Polri menegaskan agenda pada Kamis (23/7/2026), itu bukan pemanggilan melainkan hanya bagian dari penyelidikan awal.
Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menegaskan agenda tersebut ditujukan untuk memperoleh keterangan dari Oegroseno.
“Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026,” ujar Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto kepada wartawan, Kamis (23/7).
Totok mengatakan penyelidikan ini bermula dari pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan.
Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi.
“Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan,” tuturnya.
Di sisi lain, Oegroseno memilih tidak memenuhi undangan klarifikasi pada hari ini dan meminta penjadwalan ulang pada Kamis pekan depan.
“Ya, saya tunda dulu minggu depan aja, sama harinya sama Kamis,” kata Oegroseno.
Sebelumnya, Oegroseno mempertanyakan mengapa perkara yang berkaitan dengan kebijakan sekitar 15 tahun lalu kini kembali diusut sebagai dugaan korupsi.
Ia juga menilai penyelidikan itu semestinya lebih dulu disertai kejelasan mengenai dugaan tindak pidana dan potensi kerugian negara.
“Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi 15 tahun yang lalu. Silakan dilakukan penyelidikan, tapi pelajari dulu hukum acara pidana. Pidananya apa? Perbuatan pidananya apa? Sebutkan dulu kerugian negaranya,” ujarnya.
Dalam pernyataan lain, Oegroseno menduga penyelidikan tersebut berkaitan dengan kritik yang selama ini ia sampaikan terhadap penanganan perkara korupsi oleh Kortas Tipidkor Polri.
Ia juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan itu ikut diperiksa jika memang ditemukan dugaan pelanggaran.
“Saya merasa dikriminalisasi dan dibunuh karakter saya,” kata dia.