Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam tarif impor 25 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump
SulawesiPos.com – Pemerintah Brasil mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif impor 25 persen terhadap sebagian besar produk Brasil mulai 22 Juli 2026. Brasília menegaskan akan membalas melalui jalur hukum, kebijakan dagang timbal balik, dan mekanisme sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk melindungi ekonomi nasional, lapangan kerja, serta industri ekspornya.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut kebijakan Washington sebagai langkah sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dalam sistem perdagangan multilateral dan menjadi hambatan serius bagi hubungan ekonomi kedua negara.
Pemerintah Brasil menegaskan tidak pernah meninggalkan meja perundingan dengan Amerika Serikat dan selama ini terus menyampaikan bukti yang membantah seluruh tuduhan mengenai praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Presiden Brasil menyatakan penyelidikan Amerika Serikat berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 tidak memiliki legitimasi menurut aturan perdagangan internasional.
Brasília bahkan menilai penyelidikan tersebut dipengaruhi kepentingan politik domestik Amerika Serikat yang berkaitan dengan keluarga mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh Washington.
Kebijakan tarif tersebut diumumkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer setelah penyelidikan selama sekitar satu tahun terhadap kebijakan perdagangan Brasil.
Washington menuduh Brasil menerapkan berbagai praktik yang dinilai merugikan eksportir dan petani Amerika Serikat.
Praktik yang dipersoalkan meliputi tarif preferensial, layanan pembayaran elektronik, perdagangan digital, akses pasar etanol, kebijakan antikorupsi, hingga dugaan praktik yang dianggap menghambat persaingan usaha.
Menurut Greer, kebijakan tersebut membuat produsen Amerika Serikat sulit memasuki pasar Brasil yang memiliki lebih dari 210 juta penduduk, sehingga tarif 25 persen dinilai perlu untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio turut menuding pemerintahan Lula tidak bernegosiasi dengan itikad baik selama berbulan-bulan.
Rubio bahkan menyatakan kebijakan ekonomi Lula lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kesejahteraan rakyat Brasil sehingga tarif tersebut merupakan konsekuensi dari sikap pemerintah Brasil.
Meski demikian, Washington tetap membuka peluang dialog guna menyelesaikan perselisihan perdagangan kedua negara.
Amerika Serikat juga memberikan sejumlah pengecualian tarif terhadap beberapa komoditas strategis seperti daging sapi, kopi, buah-buahan tertentu, bahan baku industri, sebagian obat-obatan, serta komponen pesawat agar rantai pasok global tidak terganggu.
Sebagai respons, Presiden Lula mengumumkan Brasil akan segera mengaktifkan Reciprocity Law atau Undang-Undang Timbal Balik yang sebelumnya disahkan secara bulat oleh Kongres Nasional Brasil.
Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Brasil untuk menjatuhkan tindakan balasan apabila negara lain melanggar perjanjian perdagangan atau mencabut hak-hak dagang yang dimiliki Brasil.
Selain itu, pemerintah Brasil memastikan sengketa tersebut akan dibawa kembali ke mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai jalur hukum internasional.
Lula juga menegaskan pemerintahnya akan mempercepat diversifikasi mitra dagang dan membuka pasar ekspor baru agar ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat terus berkurang.
Tarif terhadap Brasil menjadi kebijakan pertama pemerintahan Trump yang sepenuhnya menggunakan Section 301 setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari 2026 membatasi kewenangan presiden dalam menerapkan tarif impor secara luas dengan alasan keadaan darurat nasional.
Putusan tersebut membatalkan sebagian besar tarif global yang sebelumnya diberlakukan Trump terhadap banyak negara serta memaksa pemerintah Amerika Serikat mengembalikan pembayaran tarif yang dilaporkan telah mencapai sekitar 81 miliar dolar AS.
Sejak putusan itu, pemerintahan Trump mengubah strategi dengan menggunakan penyelidikan Section 301 terhadap negara-negara tertentu yang dianggap menjalankan praktik perdagangan tidak adil.
Selain Brasil, penyelidikan serupa juga diarahkan kepada China, Meksiko, Jepang, dan Uni Eropa, sehingga membuka peluang lahirnya gelombang tarif baru terhadap sejumlah ekonomi besar dunia.
Analis perdagangan internasional menilai pendekatan tersebut menandai perubahan penting dalam strategi dagang Amerika Serikat, dari kebijakan tarif menyeluruh menjadi tindakan yang lebih terarah melalui instrumen hukum perdagangan.
Hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Brasil sendiri memiliki nilai strategis karena pasar Amerika merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Brasil setelah China, dengan nilai ekspor melampaui 37 miliar dolar AS sepanjang 2025.
Data perdagangan Amerika Serikat juga menunjukkan Washington justru menikmati surplus perdagangan barang dengan Brasil sebesar sekitar 14,4 miliar dolar AS pada tahun lalu, sehingga sejumlah pengamat menilai kebijakan tarif terbaru lebih dipengaruhi pertimbangan geopolitik dan kebijakan industri dibanding persoalan defisit perdagangan semata.
Perseteruan terbaru ini diperkirakan menjadi ujian besar bagi sistem perdagangan global karena menunjukkan semakin kuatnya penggunaan instrumen tarif sebagai alat diplomasi ekonomi, sementara WTO kembali menghadapi tantangan untuk mempertahankan efektivitas aturan perdagangan multilateral di tengah meningkatnya rivalitas antarnegara ekonomi besar. (Ali)