Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman
SulawesiPos.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara Polri dan Kejaksaan Agung di tengah proses penanganan perkara yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, jangan sampai proses hukum memicu gesekan antarinstitusi penegak hukum.
“Iya, kita sangat khawatir jangan sampai terjadi gesekan antarinstitusi ya, terkait kasusnya Pak, Pak Febrie,” kata Habiburokhman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR sejak awal mendukung agar perkara tersebut ditangani Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan memiliki aparat penegak hukum yang profesional dan tetap menjunjung hukum serta keadilan.
“Kemarin saya juga, kita juga setuju kalau perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan, ya. Kenapa? Karena kita juga percaya Kejaksaan memiliki, apa namanya, aparat yang memiliki jaksa-jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sebagai sesama jaksa, pasti mereka acuannya adalah hukum dan keadilan,” jelasnya.
Ia menegaskan Komisi III berupaya meminimalkan potensi friksi antarlembaga. Karena itu, DPR sengaja mempertemukan Kapolri dan Jaksa Agung dalam satu kesempatan sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi kedua institusi.
“Dengan demikian, kami pengin meminimalisir ya, sangat meminimalisir gesekan antarinstitusi. Tadi sengaja kita undang Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, pada momen yang paling tepat ini karena keduanya adalah mitra-mitra terbaik kami,” ujarnya.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri maupun Kejaksaan Agung serta berharap hubungan kedua institusi tetap harmonis.
“Pak Kapolri itu orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik, institusi Polri juga udah bekerja sangat baik, institusi Kejaksaan bekerja amat baik ya. Kita sayang dengan dua institusi ini, kita nggak ingin terjadi gesekan. Ya, jadi tadi kita undang, saya foto, ya mereka tertawa dengan gembira ya, alhamdulillah ya. Semoga ke depan semakin landai,” imbuh dia.
Sebelumnya, Komisi III DPR juga memastikan akan memberikan perhatian terhadap penanganan perkara dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. DPR menegaskan pengusutan harus berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan konflik antarlembaga.
“Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).
Ia kembali menegaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan oknum, bukan institusi.
“Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya excess, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi,” ujarnya.