Aktivitas menyiapkan menu MBG di salah satu dapur SPPG (Foto: BGN).
SulawesiPos.com – Kantor Staf Presiden memastikan masukan dari penerima manfaat akan menjadi bagian dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat program itu kembali berjalan bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah, Senin, 13 Juli 2026. Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat.
Menurut Dudung, evaluasi tidak hanya bertumpu pada sisi teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada pengalaman langsung para penerima manfaat di lapangan. “Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Peninjauan itu juga mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8. KSP menyebut penguatan tata kelola MBG terus dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menegaskan penguatan tata kelola tersebut mengacu pada Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan perbaikan yang disusun selama masa jeda benar-benar diterapkan ketika program kembali berjalan.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan. Untuk itu, KSP berperan aktif dalam pengawalan agar seluruh perbaikan benar-benar terlaksana di lapangan,” kata Dudung.
Kembalinya MBG pada hari pertama sekolah menandai berakhirnya penghentian sementara program selama libur siswa. Sebelumnya, pemerintah menerapkan moratorium pembangunan SPPG baru dan melakukan penyesuaian operasional sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program.
Selama masa evaluasi itu, Badan Gizi Nasional memfokuskan peninjauan pada kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta kesesuaian penerima manfaat. Hasil evaluasi tersebut kini menjadi pijakan untuk menjalankan kembali MBG dengan pengawasan yang disebut lebih ketat.