Pemimpin partai sayap kanan Prancis National Rally, Marine Le Pen, dikelilingi oleh wartawan saat tiba bersama Presiden RN Jordan Bardella (ketiga dari kanan) dan pengawal partai Thierry Legier (kedua dari kanan) untuk sebuah pertemuan kampanye di kota La Fleche, Prancis tengah bagian barat [Foto: AFP].
SulawesiPos.com – Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, memastikan akan tetap mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden Prancis 2027 setelah Pengadilan Banding Paris pada Selasa, 7 Juli 2026, mempertahankan vonis bersalah atas penyalahgunaan dana Parlemen Eropa, tetapi memangkas masa larangan menduduki jabatan publik sehingga secara hukum ia masih memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada April 2027, sementara Le Pen juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Kasasi Prancis yang menangguhkan pelaksanaan sebagian putusan, termasuk kewajiban menjalani tahanan rumah dengan gelang kaki elektronik. Informasi ini dilaporkan Al Jazeera Rabu (8/7/2026).
Le Pen mengumumkan pencalonannya dalam wawancara utama di stasiun televisi TF1 beberapa jam setelah putusan banding dibacakan.
Ia menegaskan bahwa rakyat Prancislah yang berhak menentukan masa depan politiknya melalui pemilu, bukan melalui putusan yang menurutnya masih akan diuji di tingkat kasasi.
Mahkamah Banding Paris tetap menyatakan Le Pen bersalah karena menggelapkan dana publik Uni Eropa yang dialokasikan untuk membayar staf anggota Parlemen Eropa, namun dana tersebut digunakan untuk membiayai pegawai Partai National Rally (RN) di Prancis.
Pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dengan dua tahun bersifat percobaan sehingga Le Pen harus menjalani satu tahun tahanan rumah menggunakan gelang kaki elektronik.
Pelaksanaan kewajiban mengenakan gelang kaki elektronik untuk sementara ditangguhkan karena Le Pen mengajukan kasasi ke Mahkamah Kasasi Prancis.
Pengadilan juga mengurangi larangan menduduki jabatan publik dari lima tahun menjadi 45 bulan, dengan 30 bulan di antaranya ditangguhkan.
Karena masa larangan tersebut dihitung sejak putusan pengadilan tingkat pertama pada Maret 2025, sisa larangan efektif selama 15 bulan telah dianggap selesai sehingga secara hukum Le Pen kembali memenuhi syarat sebagai kandidat presiden.
Majelis hakim menyatakan keputusan tersebut turut mempertimbangkan prinsip kebebasan pemilih dalam sistem demokrasi sehingga hak masyarakat untuk memilih tetap harus dihormati.
Putusan banding tersebut langsung mengubah dinamika politik Prancis menjelang pemilihan presiden karena sebelumnya Partai National Rally telah menyiapkan Jordan Bardella, politikus berusia 30 tahun sekaligus presiden partai, sebagai calon alternatif apabila Le Pen tidak dapat maju.
Dengan kepastian pencalonan Le Pen, Bardella menyatakan mendukung penuh kampanye politik mentornya dan ikut mendampingi peluncuran kampanye di kota La Flèche, Prancis barat.
Le Pen sekaligus meluncurkan situs resmi kampanye dengan slogan yang menyerukan kebangkitan Prancis melalui penguatan kedaulatan nasional, keamanan, keadilan, dan pendidikan.
Dalam kunjungan perdananya ke pasar tradisional La Flèche, Le Pen menerima sambutan yang terbelah, ketika sebagian warga meneriakkan dukungan agar dirinya menjadi presiden, sementara kelompok lain mengecamnya dengan seruan agar mengembalikan dana publik dan menjalani hukuman penjara.
Le Pen memilih tidak menjadikan persoalan hukumnya sebagai tema utama kampanye dan menyatakan tidak ingin seluruh perjalanan politiknya hanya dipusatkan pada proses pengadilan.
Menurutnya, fokus utama kampanye adalah menawarkan arah baru bagi masa depan Prancis.
Pengadilan Kasasi Prancis menyatakan akan berupaya memutus perkara tersebut sebelum putaran pertama pemilu pada April 2027, meskipun jadwal tersebut masih bergantung pada perkembangan proses hukum.
Apabila putusan kasasi menguatkan vonis sebelum pemilu selesai, Le Pen tetap berpotensi diwajibkan mengenakan gelang kaki elektronik pada tahap akhir kampanye.
Sebaliknya, apabila ia terpilih menjadi presiden sebelum putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman tersebut dapat ditangguhkan hingga masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan hukum Prancis.
Perkara yang menjerat Le Pen berawal dari penyelidikan penggunaan dana Parlemen Eropa sepanjang 2004–2016 yang menurut pengadilan dipakai untuk menggaji pegawai Partai National Rally di Prancis, bukan staf resmi anggota parlemen sebagaimana mestinya.
Dalam perkara tersebut, sebanyak 24 mantan anggota parlemen, asisten, akuntan, serta Partai National Rally juga dinyatakan bersalah karena terlibat dalam sistem penggunaan dana yang dianggap menyimpang dari aturan Uni Eropa.
Le Pen sejak awal membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang dihadapinya sebagai upaya politik untuk menyingkirkan dirinya dari persaingan menuju Istana Élysée.
Ia menegaskan seluruh kegiatan partainya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak pernah bermaksud menyalahgunakan anggaran publik.
Perkara ini bahkan sempat memicu ancaman terhadap para hakim setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan pada 2025.
Di sisi lain, para tokoh politik Prancis memberikan tanggapan yang beragam.
Presiden Partai Hijau, Marine Tondelier, menilai seorang politikus yang telah divonis bersalah atas penyalahgunaan dana publik seharusnya mengundurkan diri dari pencalonan.
Sementara itu, tokoh kiri Jean-Luc Mélenchon mengingatkan bahwa Le Pen tetap merupakan lawan politik yang sangat kuat dan tidak boleh diremehkan.
Berbagai survei terbaru menunjukkan National Rally masih menjadi kekuatan politik terbesar di Majelis Nasional Prancis, sedangkan Le Pen tetap berada di posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat untuk putaran pertama pemilu presiden 2027.
Sejumlah survei bahkan memperkirakan Le Pen memiliki peluang memenangkan putaran kedua apabila berhasil mempertahankan dukungan pemilih kanan dan menarik suara dari kelompok konservatif moderat, meskipun hasil simulasi masih berbeda-beda tergantung pasangan calon yang dihadapinya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dibayangi perkara hukum, Marine Le Pen tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam politik Prancis modern, sementara pemilihan presiden 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu kontestasi paling ketat dan paling menentukan arah masa depan demokrasi serta hubungan Prancis dengan Uni Eropa dalam beberapa dekade terakhir. (Ali)