Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman
SulawesiPos.com – Komisi III DPR RI mendukung Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan batubara hingga tuntas setelah perkara itu disebut bukan hanya menimbulkan kerugian negara besar, tetapi juga berdampak pada blackout atau pemadaman listrik total di berbagai daerah. Dukungan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Habiburokhman menegaskan pengusutan perkara tersebut harus berjalan sesuai prinsip Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan, dan independen. Menurut dia, perkara batubara tidak boleh berhenti di tengah jalan karena efeknya dirasakan langsung oleh publik.
“Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” kata Habiburokhman di Jakarta, Kamis.
Ia menilai korupsi batubara bukan sekadar perkara kerugian keuangan negara, melainkan juga persoalan pelayanan publik karena berdampak pada pemadaman lampu di sejumlah daerah. Karena itu, proses penyidikan diminta berjalan serius dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat.
Dorongan dari Komisi III DPR itu muncul setelah tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juli 2026. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah mata uang asing yang masih dihitung serta berbagai dokumen penting.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penggeledahan tersebut terkait penyidikan tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout oleh PLN, dugaan korupsi PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
“Memang terselubung di balik satu lemari, ada suatu brankas dan ini sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis, dalam mata uang Singapore Dollar dan US Dollar,” katanya.
Sejauh ini, polisi menyebut penggeledahan telah dilakukan di 12 lokasi berbeda yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Rangkaian pengusutan itu kini menjadi sorotan karena terkait dugaan korupsi yang tidak hanya menyentuh aspek keuangan negara, tetapi juga dampak luas terhadap masyarakat.