Kantor Pusat PT Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Bandung
SulawesiPos.com – Komisi VI akan memanggil Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk meminta penjelasan terkait dugaan fraud dan persoalan tata kelola di PT Pos Indonesia. Hal ini dinyatakan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menyusul mencuatnya temuan indikasi penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, dalam proses evaluasi yang dilakukan Danantara.
Darmadi menegaskan persoalan yang mencuat di tubuh PT Pos Indonesia tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurut dia, Komisi VI perlu mendapat penjelasan langsung dari Danantara mengenai bentuk temuan, langkah audit, serta tindak lanjut yang akan ditempuh agar persoalan di perusahaan pelat merah itu tidak semakin melebar.
Rencana pemanggilan itu juga diarahkan untuk memastikan proses pembenahan PT Pos Indonesia berjalan transparan dan tetap berada dalam koridor tata kelola yang akuntabel. Komisi VI, kata Darmadi, ingin memastikan dugaan fraud yang terungkap tidak berhenti pada temuan awal, tetapi benar-benar diusut tuntas.
Sorotan terhadap PT Pos Indonesia menguat setelah Danantara mengungkap adanya berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dari evaluasi tersebut, Danantara menyebut ada indikasi penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang kini sedang ditindaklanjuti melalui audit dan investigasi.
Isu ini juga muncul di tengah perubahan kepemimpinan di PT Pos Indonesia setelah Direktur Utama Daud Joseph mengundurkan diri. Danantara sebelumnya menyatakan perusahaan membutuhkan pembenahan menyeluruh dan fundamental agar transformasi bisnis Pos Indonesia bisa berjalan lebih efektif.
Bagi Komisi VI DPR RI, kasus yang muncul di PT Pos Indonesia bukan semata persoalan internal korporasi, tetapi juga menyangkut tata kelola BUMN yang harus dijaga kredibilitasnya. Karena itu, pemanggilan terhadap Danantara dipandang penting untuk memperjelas posisi, langkah hukum, serta strategi penyehatan perusahaan ke depan.
Komisi VI DPR RI selama ini menjadi mitra kerja BUMN sektor perdagangan, kawasan industri, koperasi, logistik, dan investasi. Dengan pemanggilan itu, DPR ingin memastikan setiap temuan dugaan fraud benar-benar ditangani secara serius serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan maupun negara.