SulawesiPos.com – Komisi IV DPR RI mendorong langkah mitigasi pangan dan peternakan dipercepat sejak dini setelah El Nino diprediksi menguat pada musim kemarau tahun ini. DPR menilai antisipasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar ancaman terhadap produksi pangan, pasokan, dan stabilitas harga tidak meluas.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat, 3 Juli 2026. Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi penentu untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
“Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan dapat ditekan,” kata Titiek Soeharto.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini. Kondisi itu dinilai bisa meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas pertanian dan peternakan.
Titiek menegaskan Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai penyangga pangan nasional, sehingga dampak El Nino tidak boleh sampai mengganggu produksi maupun distribusi pasokan pangan. Menurut dia, daerah itu juga penting untuk menopang kebutuhan Ibu Kota Nusantara.
Fokus mitigasi yang didorong Komisi IV mencakup optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah. Seluruh langkah itu dinilai hanya bisa berjalan efektif jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh, dan petani bergerak bersama.
Selain sektor tanaman pangan, Komisi IV juga menyoroti dampak kemarau panjang terhadap peternakan. Risiko heat stress pada ternak dan potensi meningkatnya penyakit hewan menular strategis serta zoonosis disebut ikut membesar ketika musim kering ekstrem terjadi.
“Kemarau panjang juga meningkatkan risiko heat stress pada ternak serta potensi munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis. Karena itu, peran Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan harus terus diperkuat, baik dari sisi SDM, laboratorium, maupun layanan kesehatan hewan,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI menyatakan ingin memastikan program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, mulai dari sistem peringatan dini, sarana produksi pertanian, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, distribusi pupuk, hingga kesiapan layanan veteriner.
“Kami ingin memastikan bahwa program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap dapat berproduksi, pasokan pangan harus tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan harus dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” pungkasnya.
