SulawesiPos.com – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah menempuh langkah diplomasi yang lebih intensif untuk membebaskan empat anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang disandera di Somalia, sembari menegaskan bahwa opsi operasi khusus tidak boleh ditutup apabila keselamatan para korban berada dalam situasi darurat.
Desakan itu disampaikan dalam rilis DPR RI yang menyoroti kondisi empat WNI ABK di Somalia sebagai keadaan darurat yang membutuhkan respons cepat negara. Dalam keterangan tersebut, DPR menilai penyelamatan warga negara tidak bisa hanya bergantung pada satu jalur, melainkan harus disiapkan melalui skema berlapis.
DPR menekankan bahwa langkah pertama tetap harus mengutamakan jalur diplomasi resmi guna membuka ruang negosiasi dan mempercepat pembebasan para korban. Namun, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil atau situasi di lapangan terus memburuk, negara diminta siap menjalankan tindakan yang lebih tegas.
Sorotan itu memperlihatkan tekanan politik yang kian besar agar pemerintah tidak membiarkan proses penyelamatan berjalan terlalu lambat. Kasus penyanderaan empat ABK di Somalia dinilai sudah menyentuh aspek perlindungan negara terhadap keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
DPR minta pemerintah gunakan pendekatan berlapis
Dalam rilis yang dimuat DPR RI, pendekatan berlapis disebut sebagai pilihan paling realistis dalam menangani situasi penyanderaan di wilayah rawan seperti Somalia. Jalur diplomasi tetap ditempatkan sebagai prioritas awal karena menyangkut komunikasi resmi, pembukaan akses, dan peluang negosiasi yang lebih terukur.
Pada saat yang sama, DPR juga menilai pemerintah perlu menyiapkan seluruh kemungkinan jika diplomasi menemui jalan buntu. Karena itu, opsi operasi khusus disebut harus berada dalam skenario cadangan, terutama bila keselamatan empat ABK semakin kritis dan membutuhkan tindakan cepat.
Nada pernyataan tersebut menunjukkan bahwa parlemen tidak ingin pemerintah hanya bergerak secara administratif. Komisi I menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri memerlukan keberanian mengambil langkah strategis dengan tetap mempertimbangkan keselamatan sandera sebagai prioritas utama.
Kasus Somalia tambah tekanan pada perlindungan WNI
Kasus penyanderaan empat ABK Indonesia di Somalia sendiri sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik dan lembaga negara lain. Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri diketahui telah menempuh komunikasi intensif dan bahkan membuka negosiasi langsung dengan pihak pembajak untuk mengupayakan pembebasan para korban.
Berdasarkan laporan Antara pada Mei 2026, Menlu Sugiono menyatakan pemerintah melakukan komunikasi langsung dengan pembajak, sembari melibatkan perwakilan RI seperti KBRI Nairobi, KBRI Islamabad, dan KJRI Karachi untuk mengoptimalkan penyelamatan ABK MT Honour 25.
Sebelumnya, Komisi I DPR juga telah mendorong pendekatan komprehensif, termasuk negosiasi bilateral maupun multilateral, dalam menangani penyanderaan empat WNI tersebut. Karena itu, rilis terbaru DPR memperlihatkan bahwa tekanan terhadap pemerintah kini mengarah pada tuntutan langkah yang lebih cepat, terukur, dan siap meningkat bila kondisi darurat terus berlanjut.
Dengan situasi yang masih belum sepenuhnya aman, isu utama saat ini bukan hanya soal pembebasan, tetapi juga seberapa cepat negara bisa memastikan keempat ABK pulang dalam keadaan selamat. Desakan diplomasi hingga opsi operasi khusus itu memperlihatkan bahwa DPR ingin negara hadir secara penuh dalam salah satu kasus perlindungan WNI paling genting tahun ini.
