Sulawesipos.com – Krisis utang petani Thailand menjadi ujian awal bagi pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, setelah biaya solar dan pupuk melonjak sementara harga beras melemah. Tekanan itu memukul petani padi di pedesaan yang sebelumnya menjadi salah satu basis penting dukungan politik pemerintah.
Dilansir Reuters, petani padi di Ayutthaya, sekitar 80 kilometer di utara Bangkok, mengeluhkan biaya produksi yang semakin berat. Mereka menilai pemerintah belum memberi langkah jelas untuk membantu petani setelah pemilihan umum.
Salah satu petani, Chaon Taiupok, mengatakan para politisi kerap datang menemui warga menjelang pemilu. Namun, menurut dia, perhatian itu menghilang setelah pemerintahan terbentuk.
“Begitu mereka menang dan membentuk pemerintahan, mereka menghilang,” kata Chaon, dikutip Reuters.
Biaya Produksi Naik, Harga Beras Melemah
Kenaikan biaya produksi menjadi pukulan utama bagi petani Thailand. Harga solar eceran di negara itu sempat melonjak lebih dari 60 persen akibat perang Iran, sementara biaya pupuk naik lebih dari 30 persen.
Tekanan itu datang bersamaan dengan pelemahan harga beras. Reuters melaporkan, harga beras Thailand merosot tahun lalu, dengan harga ekspor jatuh ke level terendah dalam 18 tahun akibat pasokan global yang melimpah dan persaingan ketat dari India.
Chaon menyebut harga gabah saat ini sekitar 7.800 baht per ton. Menurut dia, petani masih bisa mencari jalan keluar jika harga gabah mendekati 10.000 baht per ton.
“Dengan biaya setinggi ini dan harga beras serendah ini, tidak ada yang tersisa selain utang,” kata Chaon.
Jutaan Peminjam Petani Terjebak Utang
Laporan lembaga riset bank sentral Thailand pada April menyebut lebih dari separuh dari 3,73 juta peminjam sektor pertanian di Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives terjebak dalam “debt trap” atau perangkap utang. Mereka dinilai kecil kemungkinan bisa keluar dari jeratan utang sebelum pensiun.
Kondisi itu terlihat pada petani Ayutthaya lainnya, Phayong Saengthong. Setelah puluhan tahun bertani, ia memiliki utang lebih dari 1 juta baht kepada pemberi pinjaman.
Phayong juga mencatat tambahan kerugian sekitar 200.000 baht setelah panen terakhir. Kerugian itu dipicu tingginya biaya pupuk dan solar, serta lemahnya harga beras di pasar.
“Utang ini sangat membebani,” kata Phayong.
Ketika akses pinjaman formal semakin terbatas, sebagian petani bergantung pada pemasok yang memberi barang secara kredit. Phayong mengatakan ia mungkin harus berhenti menanam padi jika pemasok tidak lagi memberikan barang secara utang.
Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Menurun
Krisis petani kini berubah menjadi risiko politik bagi pemerintahan Anutin. Survei Suan Dusit University pada Mei menunjukkan sekitar 57 persen responden memiliki ekspektasi rendah atau tidak memiliki harapan terhadap kinerja pemerintah.
Angka itu berbalik dari survei Maret, ketika 68 persen responden masih menyatakan optimistis. Dalam survei Mei yang sama, hampir 78 persen responden meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Dekan sekolah hukum dan politik Suan Dusit University, Ngamprawan Ehsomnuk, menilai tekanan terhadap pemerintah bukan hanya persoalan ekonomi. Ia menyebut situasi ini sebagai krisis kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola negara.
“Ini krisis kepercayaan, apakah pemerintah bisa memerintah secara efektif,” kata Ngamprawan.
Bantuan Pemerintah Dinilai Belum Cukup
Pemerintah Thailand telah meluncurkan sejumlah langkah dukungan, termasuk program subsidi konsumsi senilai 176 miliar baht. Program itu menjadi bagian dari dekret pinjaman lebih luas senilai 400 miliar baht yang kini menghadapi gugatan hukum dari partai oposisi.
Untuk petani padi, pemerintah juga menyiapkan subsidi sekitar 1.000 baht per rai. Namun, Presiden Thai Agriculturists Association Pramote Charoensilp menilai bantuan tersebut belum cukup menutup lonjakan biaya produksi yang ditanggung petani.
Wakil juru bicara pemerintah Ploythalay Laksameesaengjan mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah lanjutan untuk membantu masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik. Ia menambahkan, kenaikan harga minyak akibat perang berada di luar kendali pemerintah.
Masalah petani terjadi ketika ekonomi Thailand masih dibayangi pertumbuhan rendah, pemulihan pariwisata yang lambat, permintaan domestik lemah, dan utang rumah tangga tinggi. Reuters mencatat utang rumah tangga Thailand mencapai 86,7 persen dari produk domestik bruto, termasuk salah satu yang tertinggi di Asia.
Bagi pemerintahan Anutin, krisis utang petani menjadi ujian awal yang tidak mudah. Jika harga beras tetap lemah dan biaya produksi tidak turun, tekanan dari jutaan rumah tangga petani Thailand berpotensi terus membayangi stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
