SulawesiPos.com – Media teknologi Jerman ‘Heise Online’ melaporkan pada 18 Juni 2026 bahwa Jerman dan Prancis telah menyepakati peta jalan kedaulatan digital Eropa dalam pameran teknologi VivaTech 2026 di Paris, Rabu (17/6/2026), guna mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan teknologi global non-Eropa dengan memperkuat pengembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, semikonduktor, keamanan siber, dan infrastruktur digital melalui kerja sama strategis yang diharapkan menjadi fondasi baru kebijakan teknologi Uni Eropa di tengah meningkatnya persaingan geopolitik, ancaman siber, dan kompetisi teknologi global.
Kesepakatan tersebut memperkenalkan definisi baru kedaulatan digital sebagai kemampuan suatu negara atau kawasan untuk mengembangkan, mengendalikan, menyediakan, menggunakan, dan menyesuaikan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak secara mandiri, aman, serta sesuai dengan kepentingan strategisnya sendiri.
Dokumen kebijakan itu disusun oleh gugus tugas bersama Jerman–Prancis dan dirancang menjadi salah satu referensi utama bagi paket kebijakan kedaulatan teknologi yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Eropa.
Menteri Digital Jerman Karsten Wildberger menegaskan bahwa kedaulatan digital telah berubah dari isu teknologi menjadi kebutuhan geopolitik yang mendesak.
Menurut Wildberger, meningkatnya serangan siber, ketidakpastian rantai pasok global, dan persaingan teknologi antarnegara menuntut Eropa membangun kapasitas teknologi yang tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar.
Ia menilai Eropa harus mulai mengonsolidasikan kekuatan industri, riset, dan inovasi untuk melahirkan perusahaan teknologi global yang berasal dari kawasan tersebut.
Sebagai dua ekonomi terbesar Uni Eropa, Jerman dan Prancis berambisi menjadi lokomotif transformasi digital yang mampu menggerakkan seluruh negara anggota menuju kemandirian teknologi yang lebih kuat.
Enam Pilar Kedaulatan Digital Eropa
Kerangka baru tersebut dibangun di atas enam dimensi utama yang mencakup keamanan siber, perlindungan data strategis, penegakan hukum digital, ketahanan infrastruktur kritis, kemandirian teknologi, serta penguatan kapasitas inovasi.
Pemerintah dan institusi publik di kawasan Eropa akan didorong untuk lebih mengutamakan penggunaan produk digital yang berasal dari negara anggota Uni Eropa maupun mitra strategis yang dianggap terpercaya.
Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu vendor teknologi tertentu, strategi ini juga menempatkan perangkat lunak sumber terbuka atau open source sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sistem digital masa depan.
Jerman dan Prancis turut berkomitmen mempercepat pembangunan pusat data, komputasi awan, dan infrastruktur kecerdasan buatan yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri di wilayah Eropa.
AI dan Cloud Menjadi Arena Persaingan Baru Dunia
Langkah Jerman dan Prancis lahir di tengah meningkatnya rivalitas global dalam bidang kecerdasan buatan antara Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa.
Pasar komputasi awan global saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud yang menguasai sebagian besar infrastruktur digital dunia.
Sementara itu, dalam bidang AI generatif, perusahaan-perusahaan Amerika juga masih memimpin melalui model kecerdasan buatan berskala besar yang digunakan jutaan organisasi dan pengguna di seluruh dunia.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di Eropa bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi asing dapat mengurangi kemampuan negara dalam menjaga keamanan data, privasi warga, serta kedaulatan pengambilan keputusan strategis.
Karena itu, kedaulatan digital kini dipandang sebagai isu keamanan nasional, ekonomi, industri, dan geopolitik sekaligus.
Membangun “Airbus Digital” Abad ke-21
Menteri Digital Prancis Anne Le Hénanff menyebut kolaborasi antara SAP dari Jerman dan Mistral AI dari Prancis sebagai contoh nyata bagaimana perusahaan Eropa mampu menghadirkan alternatif teknologi yang kompetitif.
SAP merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, sedangkan Mistral AI dalam waktu singkat berhasil menjadi simbol kebangkitan kecerdasan buatan Eropa.
Kerja sama keduanya dipandang sebagai langkah awal menuju lahirnya ekosistem AI Eropa yang lebih mandiri dan berdaya saing global.
Sejumlah pengamat bahkan menyebut inisiatif ini memiliki kemiripan dengan pembentukan Airbus pada sektor penerbangan beberapa dekade lalu.
Jika Airbus berhasil menjadi simbol keberhasilan integrasi industri Eropa menghadapi dominasi Boeing, maka kedaulatan digital yang kini dibangun diharapkan melahirkan “Airbus Digital” pada sektor AI, cloud computing, keamanan siber, dan semikonduktor.
Dr. Ady Wahyudi Paundu: Kemandirian Digital Bukan Sekadar Teknologi, Tetapi Soal Masa Depan Bangsa
Jurnalis SulawesiPos.com menghubungi Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T., pakar inovasi dan transformasi digital Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, pada Sabtu (20/6/2026) untuk meminta tanggapannya mengenai langkah strategis Jerman dan Prancis tersebut.
Menurut Dr. Ady, upaya membangun kemandirian digital regional merupakan langkah positif yang semakin relevan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan dominasi perusahaan teknologi lintas negara.
“Kemandirian digital bukan hanya berbicara tentang keamanan nasional dan ketahanan geopolitik, tetapi juga tentang kemampuan suatu bangsa membangun ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitasnya di tengah arus globalisasi teknologi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penguasaan teknologi saat ini telah menjadi salah satu indikator utama kekuatan suatu negara selain ekonomi dan militer.
Menurutnya, negara yang menguasai data, komputasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam percaturan global abad ke-21.
Namun demikian, Dr. Ady mengingatkan bahwa kemandirian digital tidak selalu identik dengan keberhasilan apabila dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek keterbukaan dan interoperabilitas global.
“Membangun tembok digital yang terlalu tinggi dapat melahirkan sistem yang tertutup, tidak standar, dan dalam beberapa kasus berpotensi menciptakan institusi digital yang terlalu dominan terhadap masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa model kemandirian digital yang diterapkan China berhasil menciptakan raksasa teknologi nasional, namun juga ditopang oleh tingkat kontrol negara yang sangat kuat dan sulit direplikasi sepenuhnya oleh kawasan lain.
Menurut Dr. Ady, Jerman dan Prancis memiliki peluang besar karena didukung sumber daya manusia unggul, kemampuan riset yang matang, basis industri kuat, serta kapasitas pendanaan yang sangat besar.
Meski demikian, ia menilai strategi penggunaan perangkat lunak sumber terbuka atau open source tetap harus diimbangi dengan standar keamanan, interoperabilitas, serta tata kelola yang jelas.
“Open source menawarkan fleksibilitas dan inovasi yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait standarisasi, keamanan, dan akuntabilitas yang harus dikelola secara serius,” tegasnya.
Dr. Ady menilai keberhasilan Jerman dan Prancis nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka membangun kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, universitas, industri, dan komunitas teknologi.
Ia menambahkan bahwa kekuatan sebenarnya dari transformasi digital bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang mengembangkan dan menggunakannya.
Pelajaran Penting bagi Indonesia
Dr. Ady menilai Indonesia sesungguhnya telah memulai langkah menuju kemandirian digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Ia juga mengapresiasi inisiatif pengembangan cloud computing, kecerdasan buatan, dan keamanan siber nasional yang mulai dilakukan berbagai institusi strategis termasuk Telkom melalui proyek AdyaCakra.
Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar infrastruktur, melainkan pengembangan sumber daya manusia digital secara masif dan berkelanjutan.
“Bottleneck terbesar transformasi digital Indonesia sering kali bukan berada pada teknologi, melainkan pada level pengambil kebijakan yang belum memiliki pemahaman digital yang memadai,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar program peningkatan kapasitas digital tidak hanya menyasar pelajar dan mahasiswa, tetapi juga para pimpinan lembaga, birokrat, pengambil keputusan, hingga pemimpin organisasi publik maupun swasta.
Dr. Ady menegaskan bahwa investasi terbesar yang harus dilakukan Indonesia bukan hanya membeli teknologi, melainkan membangun manusia yang mampu menciptakan teknologi.
Dalam pandangannya, masa depan kedaulatan digital tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki server terbesar atau model AI paling canggih, melainkan oleh siapa yang berhasil menciptakan ekosistem pengetahuan yang mampu melahirkan inovasi secara berkelanjutan.
Di tengah perlombaan global menuju kecerdasan buatan dan ekonomi digital, langkah Jerman dan Prancis menjadi pengingat bahwa teknologi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah peradaban, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa-bangsa pada abad ke-21. (Ali)
