SulawesiPos.com – Dukungan terhadap program pembangunan pertanian nasional terus menguat di Tanah Papua.
Kepala daerah, petani, kepala dinas, hingga penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari berbagai provinsi di Papua menyatakan komitmennya untuk mengawal program pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Induk.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua melalui berbagai program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun dalam dua tahun terakhir untuk mendukung pengembangan pertanian di Papua.
Dukungan tersebut mencakup program cetak sawah seluas 80 ribu hektare sepanjang 2025 hingga 2026, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan infrastruktur pertanian.
Amran juga mengungkapkan sebagian besar usulan yang disampaikan pemerintah daerah dan petani dalam forum tersebut langsung mendapat respons positif dari Kementerian Pertanian.
“Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya,” katanya.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan optimal.
Ia menilai informasi mengenai pembangunan di Papua perlu disampaikan secara berimbang kepada publik karena banyak masyarakat yang mendukung berbagai program pemerintah.
“Secara de facto di Papua memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak pelaksanaan PSN, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik,” ujar Apolo.
Apolo menegaskan pemerintah provinsi akan terus mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan mengawal semua program-program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sarmi, Dominggus Catue, mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program cetak sawah yang dijalankan pemerintah.
Saat ini, Kabupaten Sarmi telah menyiapkan lahan seluas 640 hektare untuk mendukung program tersebut.
“Pada prinsipnya masyarakat sangat antusias dan ingin juga seperti satu kecamatan yang sudah menghasilkan beras sendiri. Untuk pembukaan lahan yang ada sudah melalui proses tahapan koordinasi dan komunikasi, dan itu atas kesepakatan bersama antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dukungan serupa datang dari petani asal Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Yance Homer.
Ia menyebut program cetak sawah membuka peluang baru bagi masyarakat Papua yang sebelumnya bergantung pada pola berkebun tradisional.
“Kami orang Papua dulunya itu berkebun. Tapi karena dengan adanya program cetak sawah, maka kami beralih menjadi petani. Kami sangat mendukung program ini. Harapan kami program ini terus ditingkatkan sehingga kami tidak perlu lagi mencari beras dari jauh,” katanya.
Di akhir arahannya, Mentan Amran mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menjadikan pertanian sebagai jalan menuju kemakmuran bersama.
“Alangkah indahnya kalau pesta babi ini kita ubah menjadi pesta panen. Kenapa? Lima triliun ini semua untuk rakyat. Tidak ada BUMN. Jadi kesimpulannya adalah pesta panen saat ini kita jalankan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa semangat membangun pertanian datang dari seluruh perwakilan Papua yang hadir dalam konsolidasi tersebut.
“Ini seluruh Papua perwakilannya datang sekarang. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Induk, semua datang. Jadi, pesta babi kecil, sedangkan pesta panen seluruh dari Sabang sampai Merauke, dan kita fokuskan pesta panen di Tanah Papua,” pungkasnya.
